KPU: Ambil Alih KIP Aceh Besar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginstruksikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

KPU: Ambil Alih KIP Aceh Besar
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri 

Namun, ultimatum KPU tersebut tak berarti KIP Aceh Besar tetap tidak bisa menuntaskan pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRK Aceh Besar lantaran saksi dan massa partai politik lokal meminta KIP Aceh Besar melakukan penghitungan ulang.

Rapat Pleno KIP Aceh Besar memunculkan protes luar biasa dari para saksi sejumlah partai politik lokal. Bahkan, karena kecewa terhadap KIP Aceh Besar, massa pendukung parpol sempat ricuh dalam setiap kali digelar rapat pleno. Massa meluapkan kemarahan dengan merobohkan dan membakar tenda, kursi, bahkan memecahkan kaca gedung DPRK setempat.

Protes massa pendukung parpol mencuat karena mereka kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespons permintaan sejumlah partai politik—sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar—yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) pada 220 TPS di 15 kecamatan.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Faizah, mengatakan, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KIP Aceh, KIP Aceh Besar, dan Panwaslih Aceh Besar terkait persoalan yang muncul dalam pleno rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan anggota DPRK Aceh Besar dalam Pemilu 2019, 17 April lalu. Bagaimanapun juga, menurutnya, hasil pemilihan calon anggota DPRK Aceh Besar harus berkepastian hukum.

“Kami rasa, yang terpenting sekarang adalah pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tersebut harus disegerakan dan hasil pemilihan untuk DPRK Aceh Besar harus berkepastian hukum,” kata Faizah, menjawab Serambi, sore kemarin.

Menyangkut perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar mengambil alih KIP Aceh Besar, Faizah mengatakan, pihaknya sudah mengetahui hal itu. Apalagi selama ini mereka terus berkoordinasi dengan KIP Aceh dan KIP Aceh Besar. “Besok (hari ini-red), kita akan duduk kembali dengan KIP Aceh. Soal rencana pengambilalihan, kami belum terima surat resminya,” ungkap Faizah.

Ditambahkan, pengambilalihan KIP Aceh Besar oleh KIP Aceh belum pasti. Sebab, menurut Faizah, hal itu tidak boleh dilakukan jika komisioner KIP tersebut masih aktif. “Apakah sudah ada SK pemberhentian KIP Aceh Besar? Jika belum ada, tidak bisa diambil alih. Kewenangan itu bukan pada KIP Aceh. KIP Aceh mungkin hanya bisa mengusulkan saja. Tapi, kami akan koordinasi kembali terkait hal ini. Intinya, kita ingin persoalan tersebut segera selesai,” demikian Ketua Panwaslih Aceh, Faizah.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved