Breaking News:

KPU: Ambil Alih KIP Aceh Besar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menginstruksikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh

Editor: bakri
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri 

BANDA ACEH - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI menginstruksikan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk segera mengambil alih KIP Aceh Besar yang hingga kini belum mampu menuntaskan rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara untuk pemilihan DPRK Aceh Besar. Instruksi itu disampaikan KPU dalam surat yang diterima KIP Aceh tiga hari lalu.

Informasi tersebut disampaikan Ketua KIP Aceh, Dr Samsul Bahri kepada Serambi di Banda Aceh kemarin. Menurut Samsul, KPU menginstruksikan hal itu karena menilai KIP Aceh Besar memang tidak mampu lagi untuk menuntaskan pleno dimaksud. Sebab, jika mengacu kepada jadwal, KIP Aceh Besar sudah seharusnya menuntaskan tahapan tersebut beberapa waktu lalu.

Meski diperintahkan KPU untuk segera mengambil alih, hal itu ternyata belum bisa dilakukan langsung oleh KIP Aceh lantaran ada syarat untuk mengambil alih penyelenggara setingkat di bawah provinsi. Syaratnya adalah komisioner tersebut harus dinonaktifkan terlebih dulu. “Kalau KIP Aceh Besar ini kan masih ada komisionernya, jadi tidak bisa kita ambil alih begitu saja. Kita harus mengusul pemberhentian sementara para komisioner KIP Aceh Besar,” kata Samsul Bahri.

Samsul mengakui, saat ini pihaknya sedang memproses pemberhentian sementara Komisioner KIP Aceh Besar. “Sedang kita proses dan usul pemberhentian sementara. Jika tidak, tidak bisa kita ambil alih KIP Aceh Besar. Bagaimana pun, pleno KIP Aceh Besar itu harus selesai, mereka (Komisioner KIP Aceh Besar) tidak bisa lagi menyelesaikan itu,” simpulnya.

Terkait hal ini, jelas Samsul, KIP Aceh telah berkoordinasi dengan Komisioner KPU di Jakarta dan dengan Komisioner KIP Aceh Besar sendiri. “Setelah saya konsultasi dengan KPU pada hari Jumat lalu, kemudian langsung dikirimkan surat kepada KIP Aceh dengan perintah untuk mengambil alih KIP Aceh Besar,” terang Samsul.

Lantas, sampai kapan nantinya KIP Aceh akan mengambil alih KIP Aceh Besar? Menurut Samsul, pengambilalihan akan dilakukan hingga menyelesaikan tahapan Pemilu 2019 di Aceh Besar yang belum tuntas, yakni rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk level DPRK dan penetapan calon terpilih. “Ini sedang proses, memang belum kita ajukan, tapi sudah keluar surat instruksi untuk ambil alih guna menyelesaikan tahapan,” ujar Samsul Bahri.

Lalu, bagaimana jika nantinya setelah pengambilalihan, persoalan yang muncul tetap sama, yakni para saksi parpol dan massa meminta KIP Aceh untuk membuka tong suara dan melakukan penghitungan ulang? “Itu memang sudah ada perintah Panwaslih Aceh Besar. Tapi mereka tidak bisa menjalankannya karena terus didesak, nanti akan kita jelaskan karena ini harus segera selesai,” demikian Samsul Bahri.

Seperti diketahui, proses rekapitulasi dan penghitungan suara untuk pemilihan calon anggota DPRK Aceh Besar hingga kini belum tuntas. Rapat pleno yang sudah ke sekian kalinya itu selalu berakhir dengan debat panjang bahkan ricuh.

Rapat pleno terakhir digelar pada Selasa (21/5/2019) di Kantor KIP Aceh Besar di Kota Jantho. Namun, rapat pleno tersebut berakhir deadlock, tidak ada hal yang diputuskan. Bahkan, sebelumnya, tiga kali pleno yang mereka gelar berujung ricuh, di mana massa membakar tenda dan memecahkan kaca gedung DPRK Aceh Besar.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sendiri sudah pernah mengultimatum KIP Aceh Besar untuk segera menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan DPRK Aceh Besar selambat-lambatnya pada 17 Mei lalu atau lima hari sebelum KPU menuntaskan penghitungan suara secara nasional.

Namun, ultimatum KPU tersebut tak berarti KIP Aceh Besar tetap tidak bisa menuntaskan pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk DPRK Aceh Besar lantaran saksi dan massa partai politik lokal meminta KIP Aceh Besar melakukan penghitungan ulang.

Rapat Pleno KIP Aceh Besar memunculkan protes luar biasa dari para saksi sejumlah partai politik lokal. Bahkan, karena kecewa terhadap KIP Aceh Besar, massa pendukung parpol sempat ricuh dalam setiap kali digelar rapat pleno. Massa meluapkan kemarahan dengan merobohkan dan membakar tenda, kursi, bahkan memecahkan kaca gedung DPRK setempat.

Protes massa pendukung parpol mencuat karena mereka kecewa terhadap KIP Aceh Besar lantaran tidak merespons permintaan sejumlah partai politik—sebagaimana rekomendasi Panwaslih Aceh Besar—yang meminta dilakukan penghitungan suara ulang (PSU) pada 220 TPS di 15 kecamatan.

Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh, Faizah, mengatakan, selama ini pihaknya terus berkoordinasi dengan KIP Aceh, KIP Aceh Besar, dan Panwaslih Aceh Besar terkait persoalan yang muncul dalam pleno rekapitulasi dan penghitungan suara pemilihan anggota DPRK Aceh Besar dalam Pemilu 2019, 17 April lalu. Bagaimanapun juga, menurutnya, hasil pemilihan calon anggota DPRK Aceh Besar harus berkepastian hukum.

“Kami rasa, yang terpenting sekarang adalah pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tersebut harus disegerakan dan hasil pemilihan untuk DPRK Aceh Besar harus berkepastian hukum,” kata Faizah, menjawab Serambi, sore kemarin.

Menyangkut perintah Komisi Pemilihan Umum ( KPU) kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh agar mengambil alih KIP Aceh Besar, Faizah mengatakan, pihaknya sudah mengetahui hal itu. Apalagi selama ini mereka terus berkoordinasi dengan KIP Aceh dan KIP Aceh Besar. “Besok (hari ini-red), kita akan duduk kembali dengan KIP Aceh. Soal rencana pengambilalihan, kami belum terima surat resminya,” ungkap Faizah.

Ditambahkan, pengambilalihan KIP Aceh Besar oleh KIP Aceh belum pasti. Sebab, menurut Faizah, hal itu tidak boleh dilakukan jika komisioner KIP tersebut masih aktif. “Apakah sudah ada SK pemberhentian KIP Aceh Besar? Jika belum ada, tidak bisa diambil alih. Kewenangan itu bukan pada KIP Aceh. KIP Aceh mungkin hanya bisa mengusulkan saja. Tapi, kami akan koordinasi kembali terkait hal ini. Intinya, kita ingin persoalan tersebut segera selesai,” demikian Ketua Panwaslih Aceh, Faizah.(dan)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved