Panwaslih Aceh Tamiang Putuskan Caleg PKS tak Melanggar Administrasi
Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Tamiang memutuskan Muhammad Saman, calon anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai PKS tidak melanggar admin
Panwaslih Aceh Tamiang Putuskan Caleg PKS tak Melanggar Administrasi
Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang
SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Tamiang memutuskan Muhammad Saman, calon anggota DPRK Aceh Tamiang dari Partai PKS tidak melanggar administrasi.
Putusannya dikeluarkan melalui sidang ajudikasi penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang dilangsungkan di Kantor Panwaslih Aceh Tamiang, Senin (27/5/2019).
Sidang ini merupakan buntut dari laporan Zainur Rusdi warga Kampung Landuh, Kecamatan Rantau yang juga Caleg DPRK Aceh Tamiang terkait dugaan belum mundurnya Saman sebagai dai kecamatan saat pencalonan.
Baca: Pemko Sabang Kembali Raih WTP, Sudah 7 Kali Berturut-turut
Baca: 250 Prajurit Rindam IM Ikuti Donor Darah
Baca: Tim Saman Gayo Lues Terbang ke New York, Tampil di Markas Besar PBB
Majelis pemeriksa yang diketuai Ferry Irawan Nasution SH dibantu anggota majelis pemeriksa, Imran SE menyatakan Saman tidak terbukti melanggar administrasi, karena yang bersangkutan telah memenuhi sejumlah persyaratan pencalonan yang ditentukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang
"Karena itu, penetapan Muhammad Saman dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRK Aceh Tamiang pada Pemilu 2019 tidak melanggar administrasi," kata Ferry.
Di akhir sidang, Zainul Rusdi sempat menyatakan kasus ini dengan menyampaikan keberatan ke Bawaslu RI. Panwaslih Aceh Tamiang sendiri memberi waktu tiga hari kerja sejak putusan dikeluarkan bagi pelapor untuk mengajukan keberatannya.(*)
| BREAKING NEWS - PDIP Kalahkan Partai Aceh di MK, Satu Kursi DPRA Sah Milik M Ridwan |
|
|---|
| Caleg DPRD Terpilih Digugat Karena Fotonya Terlalu Cantik dan Kalahkan Mantan Istri TGB |
|
|---|
| Karena Mengedit Fotonya Jadi Sangat Cantik di Kertas Suara, Caleg Terpilih DPD NTB Digugat ke MK |
|
|---|
| Caleg Terpilih Diminta Lapor Harta ke KPK |
|
|---|
| Banyak Caleg Terancam tak Bisa Dilantik Karena belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK |
|
|---|
