Rp 551 M Dana Desa Mengendap

Jumlah dana desa tahap I tahun 2019 yang belum dicairkan keuchik di Aceh per 23 Mei mencapai Rp 591,9 miliar

Rp 551 M Dana Desa Mengendap
BUKHARI, Kepala DPMG Aceh

* Akibat 3.896 Gampong belum Ajukan Pengamprahan

BANDA ACEH - Jumlah dana desa tahap I tahun 2019 yang belum dicairkan keuchik di Aceh per 23 Mei mencapai Rp 591,9 miliar. Dana setengah triliun lebih itu saat ini mengendap di rekening sejumlah kas kabupaten/kota.

“Mengendapnya dana desa tahap I sampai setengah triliun lebih, disebabkan masih ada sekitar 3.896 desa dari 6.497 gampong penerima dana desa belum mengamprah atau mencairkan dana desa tahap I sampai minggu keempat bulan Mei ini,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM, melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat, Mukim dan Gampong, T Zul Husni kepada Serambi, Minggu (26/5).

Zul Husni menjelaskan, pada tahun 2019, Aceh mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 4,9 triliun. Penyaluran dana gampong itu, sebut dia, dibagi tiga sesi, di mana pada tahap I dikucurkan 20 persen atau sebesar Rp 991,1 miliar, tahap II sebesar 40 persen senilai Rp 1,982 triliun, dan tahap III sebesar 40 persen lagi senilai Rp 1,982 triliun.

Ia menyebutkan, dari 6.497 gampong penerima dana desa di Aceh, baru 2.601 desa yang mencairkan dananya pada tahap I dengan nilai total Rp 399,2 miliar. “Sedangkan, jumlah dana desa tahap I Rp 991,1 miliar. Jika dikurangi dengan jumlah yang sudah terealisir Rp 399,2 miliar, maka sisa yang belum tersalur masih cukup besar mencapai Rp 591,9 miliar,” sebutnya.

Zul Husni mengungkapkan, ada beberapa faktor penyebab pencairan dana desa tahap I sampai kini belum terealisir 100 persen. Pertama, lambatnya penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) untuk kegiatan fisik oleh masing-masing gampong/desa. Kedua, lambatnya pengesahan APBG oleh pemerintah desa, dan ketiga proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskudes relatif lama ke pusat.

“Tiga hal tersebut selalu menjadi penghambat dalam pencairan dana desa tahap I. Di samping memang faktor sering terlambatnya pengesahan peraturan bupati/wali kota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa dan peraturan bupati/wali kota lainnya,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM yang dimintai penjelasannya terkait masih ada 3.896 gampong belum mencairkan dana desa tahap I mengatakan, pihaknya meminta bupati dan wali kota bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) setempat untuk memberikan perhatian khusus terhadap percepatan pencairan tahapan dana desa.

Sebab, jelas Bukhari, dana desa itu sangat dibutuhkan masyarakat di pedesaan. “Karena, dengan adanya dana desa, maka percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, olahraga, sosial, dan budaya di desa, bisa dilakukan,” jelasnya.

Berpijak dari hal tersebut, pinta dia, maka bupati dan wali kota, bersama DPMG di habupaten/kota harus lebih meningkatkan kinerjanya dengan memfokuskan kepada pembinaan dalam pelaksanaan tahapan pencairan dana desa di daerahnya masing-masing. “Tujuannya agar dana desa yang telah dialokasikan pusat untuk Aceh tahun ini sebesar Rp 4,9 triliun itu, bisa terserap 100 persen, sehingga tahapan pelaksanaan pembangunan di desa berjalan lancar dan masyarakat desa jadi sejahtera,” pungkas Bukhari.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved