Dua Pelanggar Pidana Pemilu Divonis Bersalah

Dua pelaku dari dua kasus pidana pemilu dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN)

Dua Pelanggar Pidana Pemilu Divonis Bersalah
SERAMBI/MASRIZAL
TERDAKWA Hasmudi menjalani sidang terkait kasus pidana pemilu di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Selasa (21/5).

BANDA ACEH - Dua pelaku dari dua kasus pidana pemilu dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, Senin (27/5). Kedua kasus itu terkait dengan penggunaan hak suara orang lain dalam Pemilu 17 April 2019. 

Untuk kasus pertama, yakni pencoblosan dua kali, terdakwanya adalah Muliadi, warga Kota Banda Aceh. Perbuatan melawan hukum itu dia lakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 dan TPS 3 Desa Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh. 

Majelis hakim yang diketuai Juandra SH bersama dua hakim anggota, Nani Keusuma Wati SH dan Sadri SH menyatakan bahwa Muliadi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan sadar.

Atas perbuatannya itu, majelis hakim memvonis terdakwa Muliadi empat bulan kurungan dengan masa percobaan delapan bulan serta membayar denda Rp 1 juta subsider satu bulan kurungan. 

Sedangkan kasus kedua terkait pencoblosan menggunakan form C6 (undangan memilih) milik orang lain yang sudah meninggal dunia di TPS 06 di Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. dengan terdakwa Hasmudi, warga Bireuen. 

Hasmudi divonis enam bulan kurungan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp 1,5 juta subsider satu bulan penjara. Vonis itu sama dengan tuntutan Jaksa Kejari Banda Aceh, Maulijar SH. Cuma, denda yang diberikan lebih rendah Rp 500.000 dari tuntutan. 

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain,” kata Ketua Majelis Hakim, Nendi Rusnendi SH didampingi hakim anggota Eti Astuti MH dan Totok Yanuarto MH. 

Dari hasil persidangan dan pemeriksaan saksi serta barang bukti terungkap bahwa Hasmudi terbukti mecoblos menggunakan form C6 milik Teuku Syamsuirda yang belakangan diketahui sudah meninggal pada 1 Januari 2018. 

Gegara kasus pidana pemilu itu, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh terpaksa melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS tersebut atas rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) setempat. Hasmudi mengaku mendapat form C6 tersebut dari temannya Mustaqim, warga Merduati, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh. Form C6 itu ditemukan Mustaqim di pinggir jalan dalam posisi terlipat dua dan kemudian dia tawarkan kepada terdakwa tanpa ada paksaan.

Namun, aksi Hasmudi tercium setelah keponakan almarhum Teuku Syamsuirda, Teuku Rahmat Rizal yang kebetulan berada di TPS itu mendengar nama pamannya dipanggil oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Padahal sang paman sudah meninggal. Setelah diinterogasi, Hasmudi mengakui perbuatannya.

Perbuatan terdakwa, baik Mualidi maupun Hasmudi, melanggar Pasal 533 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terhadap putusan itu, masing-masing terdakwa menerima putusan tersebut.

Meski masing-masing terdakwa mendapat hukuman kurungan, tetapi keduanya tidak diharuskan menjalani hukuman sampai ada putusan lain. Mengenai denda, terdakwa tetap wajib membayarnya.

Persidangan itu disaksikan oleh Anggota Panitia Pangawas Pemilihan (Panwaslih) Banda Aceh, M Yusuf Al-Qardhawi. Selama proses persidangan berlangsung, kedua terdakwa tidak ditahan. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved