LBK Tanpa Izin Beroperasi Bebas

Satu lembaga bantuan keuangan (LBK) tanpa izin dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

LBK Tanpa Izin Beroperasi Bebas
Kolase Warta Kota/Feryanto Hadi dan Kompas.com/Yoga Sukmana
Kolase ketua Satgas Waspada Investasi Lumban Tobing dan Potongan Surat Wasiat Supir Taksi yang Gantung Diri Karena Pinjaman Online 

* Pedagang Kecil Jadi Target

SIGLI- Satu lembaga bantuan keuangan (LBK) tanpa izin dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Pidie beroperasi bebas tanpa rintangan. Para pedagang kecil, seperti nyak-nyak penjual sayur dan lainnya menjadi target operasi dengan bunga di atas ketentuan perbankan.

Bagaimana tidak, pinjaman dana hanya diberi tempo dari satu sampai tiga bulan dengan suku bunga sampai 20 persen. Dalam aksinya lembaga itu memperkenalkan sebagai lembaga peminjam dana tunai dengan nama koperasi dan pinjaman yang diberikan Rp 5 juta hingga 10 juta.

Kadisperindagkop dan UKM Pidie, Zulkifli ST, Senin (27/5) menjelaskan, lembaga keuangan yang melakukan aktivitas pinjam uang untuk usaha kecil telah tiga tahun berlangsung di seluruh kecamatan. Disebutkan, mereka memperkenalkan diri sebagai lembaga resmi kepada warga atau nasabah sebagai koperasi.

Padahal, katanya, lembaga itu bukan koperasi, tapi, masyarakat cepat percaya dengan bujuk rayu dari lembaga itu yang diduga ilegal. “Pengurus lembaga bantuan keuangan itu pernah mengurus izin, tetapi menolak persyaratan yang diajukan, sehingga izin tidak diberikan,” katanya.

Disebutkan, pihaknya telah memperlihatkan persyaratan yang harus dipenuhi, tapi mereka tidak datang lagi untuk mengurus, sehingga jelas-jelas beroperasi tanpa izin.

Dia menyebutkan pinjaman dana yang ditawarkan lembaga dari luar itu dari Rp 5 juta hingga Rp 10 juta dengan masa pinjaman satu bulan sampai tiga bulan dengan suku bunga 20 persen. Petugas dari lembaga tersebut mengutip setiap hari cicilan, sehingga warga sangat resah dengan aktivitas yang dipraktikkan lembaga tersebut.

“Kami telah melakukan pengecekan dengan menjumpai pengurus lembaga tersebut. Lembaga itu memiliki sasaran usaha mikro, seperti pedagang kue, mi caluk dabn juga nyak-nyak juga terjebak dengan peminjaman lembaga itu yang bungannya sangat tinggi,” sebutnya.

Dikatakan, dirinya pernah dilaporkan masyarakat secara lisan saat dirinya melakukan safari Ramadhan di Kecamatan Mane dan informasi lain dari warga. Warga resah dengan aktivitas lembaga yang meminjamkan dana dengan suku bunga tinggi.

Meski warga mengeluh, kata Zulkifli, masyakat tidak melaporkan secara resmi kepada dinas terkait maupun polisi. Bahkan, sebutnya, Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, pernah meminta dinas supaya aktivitas lembaga itu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh, tapi dinas perlu melakukan penelesuran lebih lanjut.

“Saat ini, kami telah berkoordinasi dengan polisi, tapi polisi tidak bisa mengambil tindakan karena warga yang menerima pinjaman tidak melapor secara resmi kepada polisi. Kemudian lembaga yang memberikan pinjaman tidak adanya unsur pemaksaan kepada warga yang meminjam,” ujarnya.

Dia mengimbau kepada warga sebagai pelaku usaha kecil, agar tidak meminjam modal usaha pada lembaga tersebut. Warga idealnya meminjam dana untuk modal usaha memlalui program KUR yang dikelola bank. Disperindagkop dan UKM Pidie siap memfasilitasi warga yang butuh modal usaha melalui program KUR. Sebab, program KUR tersebut bunganya rendah, ujarnya.(naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved