Pembelian Sepmor Penghulu Kute di Aceh Tenggara Gunakan Dana Desa, Ini Penjelasan LSM LP3AD

Pembelian sepeda motor (Sepmor) dari dana desa bagi penghulu kute disinyalir kangkangi Permendes nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan...

Pembelian Sepmor Penghulu Kute di Aceh Tenggara Gunakan Dana Desa, Ini Penjelasan LSM LP3AD
Serambi Indonesia
Gunakan di Gampong, Presiden Jokowi Berharap Dana Desa Tidak Kembali ke Jakarta 

 
Pembelian Sepmor Penghulu Kute di Aceh Tenggara Gunakan Dana Desa, Ini Penjelasan LSM LP3AD 

Laporan Asnawi Luwi | Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM, KUTACANE - Pembelian sepeda motor (Sepmor) dari dana desa bagi penghulu kute disinyalir kangkangi Permendes nomor 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019.

Hal itu diutarakan, Ketua, LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pemantau Aset Daerah (LP3AD) Aceh Tenggara, M Masir, kepada Serambinews.com, Rabu (29/5/2019).

Kata dia, dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik indonesia, nomor 16 tahun 2018, tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, pasal (4) ayat (1) yakni penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan  di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Prioritas dana desa ayat (1)  pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang dan prioritas dana desa ayat (1) dan ayat (2)  diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup,peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Jadi, kata M Masir, pembelian sepeda motor bagi Penghulu Kute itu sudah menyalahi aturan dan terkesan pemborosan anggaran dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat miskin, apalagi dalam imbauan Bupati Aceh Tenggara bukan menjadi keharusan atau prioritas. 

Menurut dia, dalam proses pembelian sepmor bagi Penghulu Kute dari dana desa ini akan mereka telusuri apakah dalam pembelian ada musyawarah desa yang diwakili semua unsur dan musyawarah terbuka.

Dan, juga pembelian sepeda motor bagi Penghulu Kute tersebut apakah ada dalam Musrembang Desa. Dan, pihaknya tidak yakin ini merupakan usulan prioritas penggunaan dana desa 2019. 

Seharusnya, mereka lebih memikirkan infrastruktur karena cukup banyak jalan yang rusak parah, perekonomian masyarakat morat marit kendati ada dana desa. Buktinya, banyak masyarakat terlilit hutang dengan rentenir yang berkedok koperasi.

Baca: Setelah Didemo, Upah Bides dan Guru Kontrak Subulussalam Dijanjikan Dibayar 2 Bulan

Baca: Jaringan Telkomsel Terganggu di Aceh Tenggara

Baca: Gelar Pasar Murah di Alue Naga, Pemko Banda Aceh Gandeng Permata Bank dan Astra

Padahal, kalau dana desa itu lebih difokuskan untuk perekonomian, infrastruktur, dan pendidikan anak usia dini serta pemberian makanan tambahan bagi balita untuk mengantisipasi gizi buruk. Tapi, saat ini dnegan pembeoia  sepeda motor bagi Penghulu Kute dari dana desa,  ini sudah melukai perasaan masyarakat dan seolah-olah dana desa tersebut dipergunakan sesukahati karena akibat lemahnya pengawasan dari pihak kecamatan sebagai tim verifikasi APBDes.

Ia juga mempersoalkan pengadaan bebek petelur dari dana desa tahun 2018. Karena, menurut dia, dana desa itu tidak boleh diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga pembeliannya apakah harga sesuai dengan harga di pasaran. Kalau ada indikasi penggelembungan harga, mereka juga meminta kepada Kejari Aceh Tenggara agar mengaudit pengadaan bebek petelur tersebut.(*)

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved