Ingin Referendum, Tinjau Ulang MoU

Wacana referendum yang dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem

Ingin Referendum, Tinjau Ulang MoU
KOLASE SERAMBINEWS.COM
Kolase foto pakar hukum Unsyiah, Mawardi Ismail SH MHum dan Ketua PA/KPA, Muzakir Manaf. 

* Tak Bisa Dilakukan Sepihak

BANDA ACEH - Wacana referendum yang dikemukakan Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem pada acara Haul Wali Nanggroe Tgk Muhammad Hasan Ditiro yang dilaksanakan Partai Aceh, Senin (27/5) sore, mendulang beragam komentar dari sejumlah tokoh dan pengamat di Aceh maupun nasional.

Pakar hukum Mawardi Ismail MHum menilai, statement Mualem yang meminta referendum itu sebagai sebuah wacana yang sah-sah saja dalam negara demokrasi.

Namun yang harus diingat, kata Mawardi, dalam MoU Helsinki–kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)--para pihak (RI dan GAM) sepakat untuk mewujudkan pemerintahan Aceh secara demokratis dan adil dalam NKRI.

“Jadi, referendum bukanlah pilihan yang disepakati di dalam MoU Helsinki. Kalau referendum sekarang diinginkan, maka harus ada upaya konstitusional yang ditempuh dan berarti juga peninjauan kembali MoU Helsinki yang tidak bisa dilakukan sepihak,” ucap mantan dekan Fakultas Hukum Unsyiah ini saat dimintai tanggapannya di Banda Aceh, Kamis (30/5).

Baca: Mualem: Sudah Panas, Saya tak Komen Lagi

Baca: Nazar: Wacana untuk Kepentingan Pribadi

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada peluang untuk memperjuangkan referendum melalui Mahkamah Konstitusi, Mawardi menyebut upaya yang bisa ditempuh Mualem, yaitu menggunakan jalur politik.

Misalnya, melalui Partai Aceh dan Gerindra yang mana Mualem juga menjabat Ketua Dewan Penasihat Gerindra Aceh, untuk melakukan perubahan UUD 1945 agar ide referendum bisa diatur dalam UUD 1945.

“Pada tahun 1985, pernah ada Undang-Undang Nomor 5 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999. Salah satu alasan pencabutannya ya karena referendum tidak ada dalam UUD 1945,” jelas Mawardi.

Serambi sempat menyinggung soal referendum yang digelar Timor Timur (Timtim) pada 30 Agustus 1999.

Apa yang menjadi dasar yang dipakai Pemerintah Indonesia saat menggelar jajak pendapat untuk Timtim, serta apakah boleh dasar hukum itu juga digunakan untuk daerah lain termasuk Aceh?

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved