DPRA Dukung Wacana Referendum

Wacana referendum di Aceh yang disuarakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA)

DPRA Dukung Wacana Referendum
ist
Azhari Cagee

BANDA ACEH - Wacana referendum di Aceh yang disuarakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem tampaknya mendapat dukungan dari parlemen di Aceh. Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, mengatakan, DPRA mendukung sepenuhnya wacana referendum yang digaungkan Mualem. “DPRA mendukung referendum yang digaungkan Mualem. Sebab, selama ini kita melihat Pemerintah Pusat tidak komit dengan kewenangan dan keputusan terkait Aceh, sehingga banyak klausul-klausul pasal dalam UUPA yang tidak diimplementasikan,” kata Azhari kepada Serambi, kemarin.

Mayoritas anggota DPRA, menurutnya, mendukung wacana referendum tersebut, karena ini bukan kali pertama rencana referendum Aceh disuarakan. Sebelumnya, kata Azhari Cagee, DPRA juga sudah pernah menyuarakan keinginan yang sama. “Jika saya membaca gerak politik mereka (anggota DPRA) akan mendukung. Dan kita akan gelar konsolidasi semua komisi A DPRK se-Aceh untuk membicarakan hal ini,” kata Azhari Cagee.

“Alasan lain, kita pernah dijajah Belanda, Jepang, lalu bergabung ke Indonesia. Nah, jika ke depan Indonesia bubar, kita (Aceh) pasti akan jatuh lagi ke pihak asing mungkin. Ada kekhawatiran terkait masa depan Aceh ke depan, makanya Mualem menyuarakan itu,” ungkapnya.

Azhari meminta Pemerintah Pusat tak berlebihan dan lebay dalam menanggapi isu referendum yang telah disampaikan Mualem. Menurutnya, tidak ada satupun pasal atau undang-undang yang menyebutkan referendum adalah suatu yang haram, inkonstitusional, atau makar. Justru pencetusan referendum ini adalah salah satu jalan konstitusi. “Beginilah cara kita menyampaikan pendapat,” ujarnya.

Azhari menambahkan, wacana untuk melakukan referendum tak hanya lahir di Aceh, seperti diserukan Mualem. Selama ini, katanya, wacana itu juga sering disuarakan oleh sejumlah provinsi lain. Tapi mengapa kemudian Pemerintah Pusat seperti latah menanggapi isu tersebut. “Saya rasa, pemerintah tidak perlu panik menanggapi isu referendum ini. Sebaiknya fokus dalam merealisasikan penyelesaian butir-butir MoU dan UUPA di Aceh,” pungkasnya.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved