DPRK Pidie Dukung Referendum

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Muhammad AR SPdI mendukung secara penuh sikap Muzakkir

DPRK Pidie Dukung Referendum
For Serambinews.com
Ketua DPRK Pidie, Muhammad AR SPdI 

* Hal yang Lumrah dalam Demokrasi

SIGLI - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Muhammad AR SPdI mendukung secara penuh sikap Muzakkir Manaf atau Mualem yang menyuarakan terhadap Referendum bagi Aceh. Dia menilai permintaan Referendum oleh Mualem merupakan hal yang lumrah dalam sebuah tatanan demokrasi, karena masih dalam bingkai NKRI.

“Hal itu harus mendapat dukungan dari semua pihak, dalam upaya mensejaherakan seluruh rakyat Aceh,” sebut Muhammad AR, Sabtu (1/6) di kediaman rumah dinas di Gampong Asan, Kota Sigli, Pidie.

Menurut dia, gaung referendum ini agar pihak pusat tidak memahami pernyataan Mualem dengan menilai referendum sebagai langkah Aceh memisahkan diri dari NKRI.

Dia menegaskan hal itu merupakan sebuah sikap yang ditunjukan kepada pemerintah pusat untuk memberi perhatian serius atas azas keadilan bagi Aceh yang kini semakin memudar.

Dia menjelaskan isu Referendum ini sebagai akumulasi kekecewaan yang hingga saat ini banyak hal yang belum tersahuti, terutama implementasi butir-butir MoU Helsinki 15 Agustus 2005 yang belum berjalan sama sekali. “Jadi, pusat tak perlu alergi dengan isu referendum yang disuarakan oleh ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA),” ujarnya.

Sekali lagi, katanya, hal ini merupakan hal yang lumrah dalam tatanan negara yang menganut azas demokrasi, sehingga dengan sendirinya masyarakat tidak memunculkan spekulasi tak lagi menggangap NKRI sebagai negara.

Dia menjelaskan pusat tak perlu gagal memahami, karena isu ini untuk membangunkan pemerintah pusat guna mencurahkan perhatian, sehingga tak perlu menjustifikasi atau menghakimi darrah Aceh sebagai daerah penghasil separatis.

Patut diketahui, katanya, Aceh bersama pusat memiliki nilai historis yang sangat tinggi dalam mengayomi segala aspirasi rakyat, sehingga dengan isu ini dapat mematri kembali rasa kepedulian pusat terhadap Aceh yang kini semakin memudar. “Baik dalam penegakan hukum, keadilan serta penerapan butir-butir MoU,” katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) H Sarjani Abdullah, mengatakan referendum yang disuarakan Ketua Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh, Muzakkir Manaf alias Muallem, tidak perlu melakukan koordinasi dengan Tuha Peuet Partai Aceh. Sebab, masalah pelaksanaan referendum masalah Aceh secara keseluruhan dengan Pemerintah Jakarta.

“Referendum bukan masalah internal Partai Aceh, tapi masalah kepentingan bangsa Aceh ke depan,” kata Sarjani Abdullah, Kamis (30/5), yang sedang berada di Mekkah melaksanakan umrah. Mantan Bupati Pidie ini mengatakan masalah referendum tidak perlu dikoordinasikan dengan pengurus Partai Aceh.

Menurutnya, yang berhak mengeluarkan pernyataan atau statemen referendum adalah mereka sebagai pejuang Aceh, bukan partai politik (parpol). “Maka siapa saja pejuang Aceh berhak memperjuangkan referendum,” kata Sarjani Abdulah yang juga tercatat sebagai Anggota Majelis Tuha Peuet Partai Aceh.(c43/naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved