Kemendagri: Jangan Dibesar-besarkan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi arahan kepada Pemerintah Aceh dalam menyikapi

Kemendagri: Jangan Dibesar-besarkan
SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman Aceh, Taqwaddin Husin. 

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi arahan kepada Pemerintah Aceh dalam menyikapi munculnya wacana referendum di provinsi itu yang digaungkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf, beberapa hari lalu. Kemendagri berharap wacana tersebut tidak dibesar-besarkan.

“Kita ditegaskan Bapak Menko Polhukam (Wiranto) sehingga Kemendagri tinggal nanti pemantapan daerah dilakukan oleh Dirjen Polpum (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum),” ujar Sekretariat Jenderal Kemendagri, Hadi Prabowo di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Sabtu (1/6). “Itu (referendum) enggak usah dibesar-besarkan, sudah tidak ada apa-apa kok. Pak Menko Polhukan sudah tegas soal isu tersebut,” ujarnya.

Harapan hampir sama juga disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husin. Ia berharap Pemerintah Pusat tidak menghiraukan dan tidak memperpanjang soal wacana referendum yang digaungkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA), Muzakir Manaf alias Mualem, beberapa hari lalu. Taqwaddin yang juga pakar hukum menegaskan, pernyataan Mualem tersebut hanya sebagai bentuk kekecewaan semata atas hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

“Hemat saya, pernyataan Muzakkir Manaf adalah wujud kekecewaannya terhadap dinamika politik yang terjadi selama ini, dan menurut saya, Pemerintah Pusat jangan merespons secara berlebihan, apalagi sambil mengancam,” kata Taqwaddin kepada Serambi, Jumat (31/5).

Menurutnya, jangan sampai wacana referendum itu mengancam perdamaian dan keutuhan NKRI. Lagi pula, momentum saat ini sudah beda dengan masa lalu serta wacana referendum juga bertentangan dengan kesempatan damai antara GAM dan Pemerintah RI. “Saya menilai pernyataan Mualem tidak sepatutnya karena referendum bertentangan dengan kesepakatan damai (MoU) Helsinki,” katanya.

Kesepakatan damai, jelas Taqwaddin, adalah perjanjian yang mesti dipatuhi oleh kedua pihak, baik GAM maupun Pemerintah RI. Kesepakatan tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan asas ‘pacta sun servanda’. “Sehingga, baik mantan GAM maupun Pemerintah RI harus sama-sama mematuhi MoU Helsinki,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, yang perlu dilakukan oleh para elite Aceh yang terlibat langsung dalam mendukung capres-cawapres 01 dan 02 adalah rekonsialisi. Tujuannya, agar pembangunan Aceh bisa terus berlanjut. “Hemat saya diperlukan adanya rekonsiliasi di antara banyak pihak, yang melibatkan Partai Aceh dan partai nasional, pihak pendukung capres 01 dan capres 02, yang difasilitasi oleh pemerintah (Menko Polkam),” kata dia.

Apalagi, Mualem yang saat ini sudah memilih diam dan tidak mau berkomentar lagi masalah referendum, dimaknai oleh Taqwaddin sebagai bentuk kesadarannya terhadap dampak yang akan timbul. “Bagi saya, ini menyiratkan penyesalannya, sehingga masalah tersebut tidak perlu diperpanjang. Yang penting disadari oleh pemerintah bahwa ada pihak yang frustasi dengan dinamika politik terkait Pemilu baru-baru ini,” ungkapnya.

Idealnya, sambung Taqwaddin, kejadian ini dapat menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Pusat dan penyelenggara Pemilu untuk menata kehidupan politik secara lebih baik lagi, lebih jujur, lebih adil, dan lebih demokratis.

“Perlu segera ada rekonsiliasi antara pihak pendukung 01 dengan pendukung 02, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik kepada pemenang Pilpres yang akan menjadi pemerintah pada periode berikutnya,” demikian Taqwaddin.(kompas.com/mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved