PNA Tolak Kriminalisasi terhadap Mualem

Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh (PNA), Samsul Bahri (Tiyong), menegaskan, pihaknya menolak segala

PNA Tolak Kriminalisasi terhadap Mualem
SAMSUL BAHRI,Ketua Harian PNA

BANDA ACEH - Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh (PNA), Samsul Bahri (Tiyong), menegaskan, pihaknya menolak segala bentuk upaya kriminalisasi terhadap Muzakir Manaf alias Mualem. Menurutnya, kriminalisasi terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) itu hanya akan menimbulkan reaksi negatif rakyat Aceh terhadap Pemerintah. “Hal itu juga berpotensi menimbulkan ketegangan politik baru antara Aceh dan Jakarta. Ini tentu sangat kontraproduktif dengan spirit damai yang sudah dicapai dalam MoU Helsinki,” kata Tiyong kepada Serambi, kemarin

Dikatakan, pernyataan referendum oleh Mualem hanya sebatas wacana biasa sebagai dinamika politik di wilayah bekas konflik. Sehingga tak sepatutnya direspons secara reaksioner oleh pejabat Pusat. Lain halnya jika pernyataan Mualem diikuti dengan tindakan konkret, misalnya mengadakan forum pertemuan untuk merancang terlaksananya referendum dan membentuk struktur organisasi sebagai organ perjuangan referendum, seperti SIRA di tahun 1999. “Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Mualem tidak berniat sama sekali melakukan upaya makar sebagaimana dituduh oleh sebagian kalangan,” ungkapnya.

Karena itu, Tiyong meminta kepada Menkopolhukam untuk mengadakan pertemuan dengan Mualem agar memperoleh klarifikasi langsung dari pihak yang mengeluarkan pernyataan. Sehingga Pemerintah Pusat maupun Mualem sebagai perwakilan rakyat dapat menyampaikan harapan masing-masing secara lebih komunikatif.

“Pendekatan dialogis jauh lebih maslahat dan bermartabat bagi rakyat Aceh dibanding dengan pendekatan hukum yang cenderung intimidatif,” ujar Tiyong yang juga Anggota DPRA ini. Ia juga meminta semua pihak di Aceh untuk berhenti menghujat Mualem hanya berdasarkan penafsiran subjektif masing-masing pihak terhadap pernyataan referendum tersebut. Pernyataan para ‘ahli tafsir’ lokal yang tanpa konfirmasi (tabayyun) dan cenderung mendiskreditkan Mualem hanya akan menimbulkan perpecahan di masyarakat Aceh.

“Hal ini tentu akan mencederai spirit konsolidasi keacehan kita sebagai entitas masyarakat yang berwibawa dan bermartabat di hadapan Pemerintah Pusat dan masyarakat internasional,” ungkap dia. Tiyong juga berharap Pemerintah Pusat untuk secara sungguh-sungguh menuntaskan semua komitmen dalam MoU Helsinki dan UUPA. Para mantan kombatan, tambah Tiyong, merasakan selama ini masih ada hal-hal fundamental yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.(mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved