Pleno Rekap DPRK Aceh Besar Tuntas

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akirnya menuntaskan pleno rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara

Pleno Rekap DPRK Aceh Besar Tuntas
For Serambinews.com
Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah 

* Partai Aceh Tolak Hasil Pleno

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akirnya menuntaskan pleno rekapitulasi dan penghitungan perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRK Aceh Besar, yang sebelumnya gagal karena protes yang berujung ricuh. Hasil rekapitulasi dan penghitungan suara ditetapkan dalam rapat pleno KIP Aceh di Asrama Haji Banda Aceh, Minggu (2/6).

“Alhamdulillah pleno pengambilaihan rekapitulasi perolehan suara untuk DPRK Aceh Besar sudah tuntas kita laksanakan. Pleno kita gelar selama 5 hari sejak 29 Mei hingga 2 Juni hari ini (kemarin),” kata Komisioner KIP Aceh, Munawarsyah kepada Serambi, kemarin.

Seperti diketahui, sejak enam hari lalu, KIP Aceh Besar terpaksa diambil alih oleh KIP Aceh sesuai instruksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, lantaran KIP Aceh Besar dianggap tidak mampu merampungkan pleno hasil perolahan suara DPRK Aceh Besar disebabkan protes saksi partai politik yang sempat beberapa kali berakhir ricuh.

Munawar menjelaskan, selama lima hari pleno, KIP Aceh juga menjalankan putusan Panwaslih Aceh Besar terkait permintaan partai politk untuk membuka kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang di sejumlah kecamatan. Menurut Munawarsyah, putusan Panwaslih Aceh Besar itu dijalankan KIP Aceh selama tiga hari. “3 hari kita laksanakan putusan panwaslih, dan dua hari lagi, kita rekapitulasi sisa kecamatan,” katanya.

Menurutnya, KIP Aceh membuka kotak suara dan melakukan penghitungan C1 plano di 96 tempat pemungutan suara (TPS) di sembilan kecamatan. Untuk itu, KIP Aceh juga membagi dua kelompok dalam menjalankan putusan tersebut. “Adapun sembilan kecamatan yang kita bukan kotak suara adalah Darul Kamal, Indrapuri, Kuta Malaka, Ingin Jaya, Sukamakmur, Blangbintang, Kuta Cot Glie, Seulimuem, dan Jantho,” kata Munawarsyah.

Sedangkan 11 kecamatan lainnya tetap direkap sebagaimana mekanisme yang diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019. “Untuk diketahui, KIP Aceh Besar sebelum pengambilalihan oleh KIP Aceh hanya menyelesaikan rekap untuk tiga kecamatan saja, yakni Lembah Seulawah, Kuta Baro, dan Lhoong,” katanya.

Dia menjelaskan, pleno yang dilakukan KIP Aceh memang sedikit memakan waktu, karena KIP Aceh harus tiga kali kerja, yakni menghitung kembali C1 plano, kemudian memindahkan ke form DA1 dan terakhir ke DB1. “Dalam proses pleno juga kita temukan berbagai pelanggaran seperti putusan Panwas tersebut. Ada C1 yang dalam kondisi distipo, ada yang tidak ditandatangani KPPS, ada suara partai tertentu dipindah jadi suara badan, dan sebagainya. Intinya yang putusan Panwas itu ada yang benar ada yang tidak,” katanya.

Munawarsyah mengatakan, Partai Aceh (PA) menolak hasil pleno perolehan suara DPRK Aceh Besar yang telah dilakukan KIP Aceh. PA telah menyampaikan secara resmi dan mengisi form DB2. “PA tidak menerima pleno ini, hanya PA yang tidak menandatangani berita acara dan form DB1, mereka tidak menerimanya dan juga telah menyampaikan hal itu secara resmi,” kata Munawarsyah.

Namun, Munawarsyah telah menyampaikan, dengan kondisi tidak selesai pleno oleh KIP Aceh Besar dan penambahan waktu selama lima hari sebelumnya dan telah diambil alih oleh KIP Aceh, tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan masa sanggah bagi partai yang berkeberatan. “Secara waktu tidak memberikan kesempatan lagi untuk menggugat karena pleno sebelumnya tidak bisa diselesikan tepat waktu bahkan melewati waktu, setelah diberikan waktu tambahan juga lewat,” demikian Munawarsyah.

Meski sudah menyelesaikan pleno rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan DPRK Aceh Besar, namun KIP Aceh yang telah mengambil alih KIP Aceh Besar, belum menetapkan perolehan kursi. Menurut Munawarsyah, perolehan kursi akan ditetapkan nantinya setelah tidak ada persoalan atau gugatan.

Namun, sejak kemarin, Serambi menerima pesan dari berbagai sumber terkait formasi dan perolehan kursi masing-masing partai politik untuk kontestasi DPRK Aceh Besar dalam Pemilu 2019 lalu. Berdasarkan sumber yang didapati Serambi dari pihak partai politik, Partai Amanat Nasional (PAN) berhasil menguasai DPRK Aceh Besar.

PAN berhasil merebut kursi di semua daerah pemilihan (dapil) Aceh Besar, dengan total raihan tujuh kursi. Ini torehan prestasi luar biasa yang ditunjukkan PAN, karena pada Pemilu 2014, PAN hanya berhasil meraih empat kursi. Kali ini, PAN berhasil menambah tiga kursi.

Posisi kedua, ada Partai Aceh yang berhasil menyabet lima kursi, masing-masing satu kursi dari lima dapil di Aceh Besar. Sayangnya, PA tidak bisa mempertahankan kursi mereka karena pada Pemilu 2014, PA berhasil meraih sembilan kursi dan wakil PA menduduki pimpinan DPRK Aceh Besar. Berdasarkan data tersebut, PA kehilangan empat kursi pada Pemilu 2019 di Aceh Besar.

Selanjutnya ada PKS yang juga berhasil meraih lima kursi. Sama seperti PA, PKS juga berhasil meraih satu kursi di masing-masing dapil. Di urutan keempat, PDA berhasil merebut empat kursi. Pada Pemilu 2014, PDA berhasil merebut tiga kursi. Sementara Golkar yang dulunya meraih lima kursi, pada Pemilu 2019 kali ini hanya berhasil merebut tiga kursi. Begitu pula NasDem, kali ini hanya berhasil meraih tiga kursi sedangkan pada Pemilu 2014 meraih lima kursi. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved