Salam

Pikap Bawa Penumpang Seharusnya Ditindak

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan selama pekan pertamaLebaran Idulfitri 1440 Hijriah

Pikap Bawa Penumpang Seharusnya Ditindak
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
KONDISI bodi mobil pickup L300 remuk akibat dilindas truk tangki nopol BL 9060 F di jalan lintas nasional Subulussalam-Medan, tepatnya Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Rabu (13/3/2019). 

HARIAN Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin mewartakan selama pekan pertamaLebaran Idulfitri 1440 Hijriah sembilan nyawa melayang di jalanan akibat kecelakaan lalu lintas (laka lantas). Tak ada kata lain yang teramat pantas kita ucapkan selain innalillahi wa inna ilaihi rajiun terhadap serangkaian musibah tersebut. Semua korban yang berpulang di jalanan tersebut memang sudah sampai ajalnya.

Tapi kasus laka lantas setidaknya bisa dihindari atau minimal dikurangi jika semua pihak disiplin atau tertib berlalu lintas. Untuk kasus tergulingnya sebuah mobil pikap berpenumpang 19 orang ke jurang Gunung Geurutee, Aceh Jaya, pada hari kedua Lebaran atau Kamis (6/6/2019) pagi sehingga tiga penumpangnya tewas di tempat, itu sungguh membuat kita prihatin. Terutama karena ada indikasi pelanggaran hukum di sana lantaran para penumpang diangkut bukan dengan mobil penumpang (mopen), melainkan dengan mobil pengangkut barang atau pikap.

Sebagai pengguna jalan raya, pengemudi pikap itu mestinya tahu bahwa sudah sejak lama di Indonesia, tepatnya sejak tahun 1992 kita sudah punya regulasi tentang tertib berlalu lintas, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 303 undang-undang tersebut telah dengan tegas diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

Nah, pada Pasal 137 diatur bahwa mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/ kota belum memadai. Kondisi lain yang membolehkan mobil barang mengangkut orang itu hanya untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau untuk kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemerintah daerah, itu pun harus diatur dengan peraturan pemerintah.

Lalu, kalau kita telisik kasus terjunnya ke jurangmobil pikap yang berisi belasan penumpang seperti yang terjadi di kawasan Geurutee itu, jelas kriteria yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 22/ 1992 itu tidak terpenuhi. Soalnya, pikap tersebut mengangkut banyak penumpang justru dalam rangka berhari raya Idulfitri. Pemandangan seperti ini sebetulnya rutin terlihat setiap tahun di Aceh. Seolah kalau sedang hari raya, semua aturan berlalu lintas boleh dilanggar. Penyesalan baru kemudian datang setelah terjadi musibah.

Apalagi sampai merenggut nyawa. Padahal sesungguhnya, angkutan umum itu diselenggarakan semata-mata untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan di jalanan. Oleh karenanya, setiap pelanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditindak tegas sekalipun itu dengan dalih dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idulfitri. Penegakan hukum harus tegas tanpa pandang bulu dan keadaan. Dengan penegakan hukum yang tegas maka diharapkan ke depan tak ada lagi sopir yang nekat membawa penumpang, apalagi sampai belasan dan puluhan orang dengan mobil barang.

Setelah insiden Geurutee itu kita harapkan ketegasan polantas di seluruh Aceh untuk menindak siapa pun pengemudi yang nekat mengangkut orang dengan kendaraan barang. Aceh harus menjadi pelopor dalam gerakan yang luhur ini. Lagi pula, mengangkut manusia dengan mobil barang justru merendahkan martabatnya. Regulasi yang dibuat di bidang perlalulintasan dan angkutan darat ini semestinya semakin menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang serta martabatnya tetap terjaga sebagai manusia, bukan diperlakukan seperti barang, apalagi hewan ternak. Semoga.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved