Salam

ASN Bolos, Siapa Berani Menindak?

Setiap kali usai liburan panjang, persoalan pegawai (terutama PNS atau ASN) adalah malas masuk kerja

ASN Bolos, Siapa Berani Menindak?
FOR SERAMBINEWS.COM
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman didampingi Wakil Wali Kota Zainal Arifin dan Sekda Bahagia serta Asisten Administrasi Umum, Tarmizi Yahya melihat absensi kehadiran ASN di hari pertama masuk kerja, Senin (10/6/2019) 

Setiap kali usai liburan panjang, persoalan pegawai (terutama PNS atau ASN) adalah malas masuk kerja, meski sejak awal sudah diancam dengan berbagai sanksi, seperti pemotongan tunjangan dan lain-lain. Para pimpinan organisasi pemerintahan seperti gubernur, wagub, bupati, wabup, wali kota, wakil wali kota, dan sekda yang menginspeksi ruang-ruang kerja pegawai, menemukan banyak kursi kosong yang artinya banyak pegawai belum masuk kerja dengan berbagai alasan.

Khusus untuk tahun ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) secara spesial menyurati Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (Pyb) di seluruh Indonesia supaya memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019. Langkah ini juga dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik. Dalam Surat Menteri PANRB No. B/26/M.SM.00.01/2019 yang ditembuskan ke Presiden dan Wakil Presiden, dijelaskan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa disertai alasan yang sah maka akan dijatuhi hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN dapat dilaporkan kepada Menteri PANRB serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) paling lambat 10 Juli 2019. Artinya, Menteri PANRB menginginkan prosesnya dilakukan cepat.

Tahun lalu, seorang pimpinan daerah di Aceh mengeluhkan tentang pengawasan disiplin PNS yang masih lemah oleh para pimpinan instansi. Banyak atasan langsung yang kurang berperan aktif dalam penanganan pelanggaran disiplin pegawainya. “Atasan-atasan mereka termasuk para kepala dinas tidak segera memanggil dan memeriksa pegawainya yang bandel itu.”

Sebaliknya, ada juga pendapat bahwa para pejabat pembina kepegawaian seperti gubernur, bupati, dan wali kota yang lebih didominasi politisi, menjadi salah satu kendala dalam pembinaan disiplin PNS atau ASN. “Mereka kurang peduli. Sering kali hanya atas dasar suka dan tidak suka dalam penerapan penegakan disiplin.”

Fenomena malas masuk kerja usai liburan panjang sudah menjadi kebiasaan selama belasan bahkan berpuluh-puluh tahun di Aceh dan provinsi-provinsi lainnya di tanah air. Makanya, ini sudah menjadi salah satu indikasi bahwa penegakan disiplin terhadap pegawai negeri sipil belum efektif atau belum dilakukan secara maksimal.

Di antara banyak kendala dalam menegakkan disiplin PNS atau ASN, salah satunya karena Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS belum secara tegas dan rinci mengatur disiplin PNS. Implementasi tentang aturan teknis tersebut pun masih jauh dari harapan. Apalagi, dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada subjektivitas PPK. “PP ini sebenarnya tidak gamblang mengatur tentang penegakan disiplin bagi PNS. Masih ada kelemahan-kelemahan sehingga penegakan disiplin PNS belum maksimal,” kata seorang pakar administrasi publik beberapa waktu lalu.

PP tentang Disiplin PNS dinilai hanya berbicara tentang jenis sanksi yaitu ringan, sedang, dan berat. Sedangkan pelanggarannya didefinisikan masing-masing PPK. Makanya, ada pelanggaran yang seharusnya mendapat sanksi berat, tapi hanya mendapat teguran. Misalnya tidak masuk berhari-hari tanpa kejelasan itu hanya mendapat sanksi teguran. Ada juga yang terkena narkoba lalu rehabilitasi, dan setelah itu kembali lagi bekerja.

“Kelonggaran-kelonggaran” inilah yang kemudian membuat banyak PNS tidak begitu khawatir melakukan pelanggaran. Terlebih lagi, jika memiliki kedekatan dengan PPK, dipastikan lolos dari sanksi yang berat. Oleh sebab itulah, tanpa pengaturan disiplin PNS yang tegas dapat dipastikan sulit mewujudkan PNS yang profesional.

Langkah penting yang diusul pakar administrasi publik adalah revisi terhadap PP 53/2010 agar pengaturan disiplin PNS lebih jelas dan detail. PP ini juga harus disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). PP yang sedang berlaku ini dianggap masih terlalu normatif. Aturan terkait larangan atau pun sanksi harus diatur lebih jelas dan lebih tegas. Misalnya, jika pidana korupsi, narkoba, terorisme, harus langsung diberhentikan. Disiplin tidak sebatas absen sidik jari. Makanya, revisilah peraturan itu sesuai dengan perkembangan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved