Kuasa Hukum BPN Prabowo Sandi Persoalkan Jabatan Kiyai Ma’ruf, Begini Tanggapan KPU

Kuasa Hukum BPN Prabowo Sandi Persoalkan Jabatan Kiyai Ma’ruf, Begini Tanggapan KPU

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga (BPN) Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto, telah memperbaiki berkas permohonan satu rangkap dan daftar alat bukti satu rangkap di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam keterangannya, alat bukti yang ditambahkan terdaftar dengan nomor P1-P155.

Satu di antara sejumlah argumentasi yang ia masukan dalam revisi tersebut adalah mengenai status jabatan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 KH Maruf Amin di dua bank sampai sekarang.

Bambang Widjojanto menyebut bahwa nama Ma'ruf Amin masih tercatat sebagai pejabat di BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

Menurutnya, dengan fakta ini, seharusnya Ma'ruf Amin tak lolos verifikasi oleh KPU.

Menanggapi hal ini, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari merasa pihaknya dituduh tidak cermat dalam proses verifikasi pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Tuduhan itu sama dengan menuduh bahwa KPU ketika proses pencalonan itu tidak hati-hati, tidak cermat, kira-kira begitu kan. Ini perlu kami klarifikasi sekarang," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2019).

Menurut Hasyim, pihaknya melakukan verifikasi dan penelitian administrasi pada masa pendaftaran calon.

"Jadi informasi ini bukan informasi awal bagi KPU, ini sudah diketahui sejak awal," kata Hasyim.

Baca: Kronologi Penguasaan Senjata Ilegal oleh Mantan Danjen Kopassus Soenarko,Milik GAM Dikirim dari Aceh

Baca: Live Streaming Timnas Indonesia vs Yordania, Ini Susunan Pemain Kedua Tim, Pertandingan Baru Dimulai