Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Persoalkan Dua Jabatan Maruf Amin, TKN Beri Definisi tentang BUMN

Dalam perbaikan gugatannya kali ini, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan jabatan Cawapres nomor urut 01

Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Persoalkan Dua Jabatan Maruf Amin, TKN Beri Definisi tentang BUMN
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Cawapres nomor urut 01 Maruf Amin saat berbincang santai dengan wartawan di kediamannya, di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta, Rabu (12/12/2018). (KOMPAS.com/Ihsanuddin) 

SERAMBINEWS.COM - Tim kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan perbaikan permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (10/6/2019).

Dalam perbaikan gugatannya kali ini, tim kuasa hukum Prabowo-Sandi mempersoalkan jabatan Cawapres nomor urut 01, Maruf Amin di dua bank.

Menurut tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, bukti bahwa Maruf Amin masih menduduki jabatan di dua bank diyakini bakal bisa mendiskualifkasi pasangan Jokowi-Maruf.

Berikut rangkumannya mulai dari keterangan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi hingga tanggapan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf sebagaimana dirangkum Tribunnews.com, Selasa (11/6/2019):

Baca: Gerindra Sebut Ada Serangan Berasal dari Demokrat ke Prabowo, Andi Arief hingga Rachland Nashidik

Baca: Wakil Bupati Abdya Jumpai Peserta Geranat, Ini Permintaannya

1. Maruf Amin Dianggap Langgar Undang-undang

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, pihaknya menambahkan beberapa poin permohonan sengketa, salah satunya argumen terkait dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) oleh cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin.

"Kami cek berulang kali dan memastikan kalau ini ada pelanggaran yang sangat serius. Nah inilah yang mungkin menjadi salah satu yang paling menarik," ujar Bambang saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019) dikutip dari Kompas.com.

Ketua tim kuasa hukum calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto ketika mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan revisi berkas gugatan Pilpres dan mendaftarkan alat bukti tambahan pada Senin (10/6/2019). (Gita Irawan)

Menurut Bambang, Ma'ruf Amin diduga melanggar Pasal 227 huruf p UU Pemilu.

Pasal tersebut menyatakan bahwa saat pendaftaran, bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden harus menyertakan surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved