Mantan Keuchik Buron, Jaksa: Kasus Dugaan Korupsi Dana Gampong di Tunong Lhokseumawe Tetap Diproses

Kita targetkan pada pertengahan Juli nanti berkasnya sudah bisa dilimpahkan ke Pengaidlan Tipikor Banda Aceh.

Mantan Keuchik Buron, Jaksa: Kasus Dugaan Korupsi Dana Gampong di Tunong Lhokseumawe Tetap Diproses
SERAMBINEWS.COM/SAIFUL BAHRI
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, Fery Ichsan 

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pria berinisial Mus (38) mantan Keuchik Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, sejak beberapa waktu lalu ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe.

Mus tidak hadir untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana gampong (ADG dan DD) tahun 2017, yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 243 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe M Ali Akbar, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Fery Ichsan, Rabu (12/6/2019) mengatakan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun Mus dalam posisi sebagai DPO sampai sekarang, namun proses hukum terhadap kasus ini tetap bisa dilanjutkan hingga ke pengadilan.

Proses persidangan nantinya akan dilakukan secara in absentia (upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa tersebut).

Baca: Sekwan Aceh Singkil: PAW Anggota Dewan dari PA Tunggu Disposisi Pimpinan

Baca: Begini Kondisi Dua Beruang Madu Jantan dan Betina yang Terjerat Jaring Babi di Abdya

Baca: Viral! Pernikahan Mahal Polwan di Sulsel, Dilamar dengan Uang Belanja Rp 300 Juta Hingga 1 Ton Beras

Direncanakan, proses persidangan akan berlangsung di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

“Kita targetkan pada pertengahan Juli nanti berkasnya sudah bisa dilimpahkan ke Pengaidlan Tipikor Banda Aceh,” demikian Fery.

Sebelumnya, jaksa mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus ini sejak Juli 2018.

Jaksa menemukan dugaan korupsi yang dilakukan tersangka sebesar RP 243 juta.

Dana tersebut berasal dari dana gampong Tunong tahun 2017 dengan rincian, dana bersumber dari DD sekitar Rp 89,7 juta, bersumber dari ADG sekitar Rp 133,5 juta, dan utang yang timbul karena jabatan sekitar Rp 19,8 juta.

Utang yang timbul seperti ada utang bahan bangunan pada pihak ketiga, tapi tidak dibayarkan oleh Mus meskipun dana dari desa sudah ditarik.

Lalu, biaya sewa aset desa seperti tambak dan sawah yang tidak disetor ke kas desa.

Dari hasil temuan tersebut, maka pada November 2019, Mus ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa sempat melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali.

Tapi Mus tetap tidak hadir. Maka sejak Desember 2018, Mus ditetapkan dalam DPO dan sampai sekarang belum ditemukan.(*)

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved