Tujuh Pelanggaran Pemilu Dihentikan, Berikut Penjelasan Panwaslih Pidie

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie menghentikan tujuh pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan warga...

Tujuh Pelanggaran Pemilu Dihentikan, Berikut Penjelasan Panwaslih Pidie
SERAMBINEWS.COM/DEDE ROSADI
Alat peraga kampanye di Tugu Bank Aceh di Pulau Sarok, Singkil, Aceh Singkil, Rabu (12/12/2018) 

Tujuh Pelanggaran Pemilu Dihentikan, Berikut Penjelasan Panwaslih Pidie

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Pidie menghentikan tujuh pelanggaran pemilu yang telah dilaporkan warga.

Pelanggaran pemilu yang dilaporkan itu seperti perusakan alat peraga kampanye (APK) dan penggelembungan suara.

Padahal, kasus pelanggaran tersebut sempat ditangani sentra penegakan hukum terpadu (Gakkundu).

"Ketujuh kasus pelanggaran pemilu itu tidak memenuhi syarat materil dan unsur pidana tidak terpenuhi unsur," ungkap Komisioner Panwaslih Pidie, Mukhtar Al Falah, kepada Serambinews.com, Selasa (11/6/2019).

Bahkan, kata Mukhtar, adanya kasus pelanggaran pemilu yang telah direkomendasikan Gakkundu, tapi pelapor tidak mampu menyiapkan syarat materil sehingga kasus itu dihentikan.

Kasus tersebut dilaporkan Syafri HS terhadap PPK Mutiara Timur dan Peukan Baro, terkait kehilangan suara caleg.

Berikutnya, perusakan baliho milik Tgk Jafaruddin caleg DPRK dari PAN. Baliho tersebut dirusak di kawasan Gampong Dayah Bubue, Kecamatan Peukan Baro. Kasus itu dihentikan, lantaran tidak memenuhi syarat materil.

Kemudian, perusakan APK caleg DPRA dapil dua Al-zaizi yang dilaporkan Jimmi Saputra, di Kecamatan Mutiara Timur. Kasus tersebut sempat diteruskan ke sentra Gakkundu memasuki tahap kedua, namun pelapor tidak mampu menyiapkan bukti sehingga kasus tersebut dihentikan.

Lalu, PPK Tangse diadukan ke Panwaslih Pidie, diduga melakukan penggelembungan suara. Kasus tersebut dihentikan karena tidak memenuhi syarat materil pada pokok perkara.

Baca: Tiga Pengusaha Bersaing Sebagai Ketua Kadin Aceh, Ini Ketiga Calon Kandidat

Baca: Calon Ketua Kadin Aceh Wajib Setor Dana Kontribusi Rp 1 Miliar, Begini Tanggapan Lem Faisal

Baca: Ayah Bersama Balitanya Disambar Petir Saat Mendaki Gunung Sibayak

Berikutnya, Muzammi melaporkan PPK Mutiara Timur dan Kembang Tanjong, yang diduga melakukan penggelembungan suara. Kasus pelanggaran pemilu itu sempat diproses sentra Gakkundu, tapi belakangan dihentikan karena tidak adanya bukti otentik dan tidak memenuhi unsur pidana.

Lalu, Caleg Zuhri Mauluddin Syah Adan melaporkan PPK Mutiara Timur dan Kembang Tanjong, terkait perbedaan hasil pleno kecamatan di form DA1 dan C1 pada salinan KPPS. Kasus itu sempat ditangani Gakkundu, tapi dihentikan karena tidak memenuhi tindak pidana pemilu.

Lalu, kata Mukhtar, warga melaporkan PPK Mutiara Timur atas dugaan pemindahan suara partai kepada caleg, tapi kasus tersebut dihentikan lantaran tidak memenuhi syarat materil dan pelapor tak mampu menyiapkan dokumen pendukung lainnya. (*)

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved