Bupati Akmal akan Fungsikan Pendopo

Bupati Abdya Akmal Ibrahim akan segera memfungsikan Pendopo Bupati yang berada di Desa Lhung Tarok

Bupati Akmal akan Fungsikan Pendopo
ist
Wakil Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar MT. 

* Sebagai Kantor Dinas

BLANGPIDIE - Bupati Abdya Akmal Ibrahim akan segera memfungsikan Pendopo Bupati yang berada di Desa Lhung Tarok, Kecamatan Blangpidie. Namun, penggunaannya bukan sebagai tempat kediaman bupati, melainkan Kantor Dinas Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Sekretariat Pramuka, dan lainnya. “Insya Allah pendopo baru dalam waktu dekat akan kita fungsikan,” ujar Wakil bupati Abdya, Muslizar MT kepada Serambi, Rabu (12/6).

Namun, kata Muslizar, pendopo supermewah dan menghabiskan anggaran Rp 24,7 miliar itu, tidak difungsikan sebagai rumah dinas kepala daerah atau bupati, melainkan sebagai kantor Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD), sekretariat pramuka, dan dinas terkait lainnya.

“Bang Akmal tidak mau menempati pendopo itu. Karena tempatnya sangat mewah, sangat tidak pantas kalau beliau tempati, khawatir masyarakat akan tersakiti. Apalagi beliau itu bukan raja yang harus hidup mewah. Makanya beliau minta sebaiknya pendopo itu digunakan untuk dinas saja,” ungkapnya.

Hasil kesepakatan, kata Muslizar, dinas yang paling cocok dan paling banyak pegawainya adalah Dinas Pendidikan, sehingga pendopo itu disepakati akan dialihfungsikan sebagai kantor Dinas Pendidikan.”Saat ini dalam proses rehab. Kita berharap dalam beberapa bulan ke depan sudah bisa difungsikan,” harapnya.

Selain mewah, katanya, pendopo itu tidak difungsikan pasca diresmikan oleh Jufri Hasanuddin. Hal ini disebabkan ada beberapa bagian yang belum selesai dibangun, seperti beberapa ruangan di bagian belakang. Bukan itu saja. Ada beberapa ruangan, wallpaper, dan jendelanya juga sudah mulai hancur, sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu. “Bukan tidak kita fungsikan, tapi ada beberapa bagian dan ruangan ada yang belum tuntas dibangun. Mungkin, efek pendopo itu terlalu cepat diresmikan, seolah tidak ditempati, padahal memang gedungnya belum selesai dikerjakan,” terangnya.

Untuk diketahui, pembangunan pendopo itu dilakukan secara bertahap sejak tahun 2015 dan menghabiskan anggaran Rp 24,7 miliar menggunakan APBK. Pendopo itu dikerjakan oleh PT Brahmakerta Adiwira dengan waktu pekerjaan diberikan selama 550 hari sejak dimulainya pekerjaan pada 18 Juni 2015. Untuk tahun 2015 menghabiskan anggaran lebih kurang Rp 10 miliar, dan tahun 2016 mencapai Rp 14 miliar lebih.

Bangunan yang didirikan di atas lahan empat hektare itu memiliki ukuran 80x90 meter. Selain bangunan utama, rumah dinas itu memiliki sejumlah ruang pendukung seperti bangunan khusus, ruang kerja bupati, gedung center area, mushala, dan taman.

Kabag Umum Setdakab Abdya, Alman Safriandi SP menyebutkan alasan Bupati meminta pendopo itu dialihkan guna menghemat anggaran. Jika dipakai sebagai pendopo, maka perlu penambahan anggaran sebesar Rp 2 miliar. “Anggaran Rp 2 miliar itu digunakan untuk operasional, penambahan tenaga kerja mulai dari pembersihan kebun, hingga seluruh ruangan, minimal perlu penambahan anggota 5-8 orang,” ujar Alman Safriandi.

Atas pertimbangan itulah, kata Alman, pendopo dengan ukuran 80x90 meter itu dialihfungsikan sebagai kantor dinas. “Dengan penghematan anggaran itu, maka anggaran Rp 2 miliar untuk biaya tambahan operasional pendopo bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dan petani,” ungkapnya.(c50)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved