Calon Ketua Kadin Wajib Setor Rp 1 Miliar, MaTA : Dimana Komite Advokasi Daerah Antikorupsi?

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, ikut menyoroti dan mengkritisi proses pencalonan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

Calon Ketua Kadin Wajib Setor Rp 1 Miliar, MaTA : Dimana Komite Advokasi Daerah Antikorupsi?
For Serambinews.com
Koordinator LSM MaTA, Alfian 

Calon Ketua Kadin Wajib Setor Rp 1 Miliar Uang Hangus, MaTA: Dimana Komite Advokasi Daerah Antikorupsi

Laporan Misran Asri | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, ikut menyoroti dan mengkritisi proses pencalonan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Aceh, periode 2019-2024.
Bahkan Alfian merasa berkewajiban memberi saran dan masukan serta mengingatkan kembali wadah dunia usaha para berkumpulnya para saudagar kaya tersebut.

"Kami mempertanyakan dimana keberadaan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang pernah digagas oleh KPK bersama Pemerintah Aceh, pada 27 April 2018 lalu, dimana Kadin Aceh menjadi sebagai penanggung jawab dalam tata kelola dunia usaha yang berintegritas dan antikorupsi," kata Alfian yang dihubungi Serambinews.com, Kamis (13/6/2019)

Menurut Alfian, MaTA sangat berkepentingan terhadap dunia usaha, dan terwujud sebagai pelaku antikorupsi, mengingat dunia usaha menjadi salah satu aktor dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan.  Untuk itu sangat diperlukan menata kembali tata kelola dunia usaha dalam mencegah korupsi.

Tentunya besar harapan kepada Kadin Aceh yang berkelanjutan, sehingga menjadi satu wadah dunia usaha yang berperan aktif dalam membangun budaya antikorupsi, sehingga dunia usaha menjadi pelopor yang menjadi harapan bersama.

"Ada beberapa hal penting yang juga patut menjadi perhatian kita semua terhadap proses yang sedang berlangsung saat ini untuk disikapi," saran Alfian.

Menurutnya adanya syarat dana kontribusi atau partisipasi sebesar Rp 1 miliar bagi yang mencalonkan diri untuk Ketua Kadin Aceh memberikan kesan yang sangat tidak sehat dalam menata iklim dunia usaha di Aceh.

"Kalau hanya untuk kebutuhan operasional proses pemilihan jelas tidak rasional walau jumlah uang sebesar Rp 1 miliar itu tidak menjadi kendala. Tapi, kemegahan proses di saat awal, kebiasaannya tidak menjadi besar di saat perjalanan dan ini menjadi fakta selama ini," ungkap Alfian.

Baca: Polres Aceh Besar Apel Ketupat Rencong dan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilu 2019

Baca: Berpotensi Pungli, Ombudsman Aceh Minta Pemkab Pidie Batalkan Anggaran Rp 10 Juta per Gampong

Baca: Tiba di Jakarta, Pasien Kanker Hati asal Aceh Utara Langsung Difasilitasi ke RSCM

Alfian menerangkan MaTA juga menilai, kehebatan atau kemegahan Kadin Aceh bukan pada proses pemilihan. Tetapi bagaimana untuk mampu memberikan kontribusi yang sehat bagi dunia usaha dan mafaat bagi Aceh ke depan.

"Kadin selama ini identik dengan dunia usaha yang melirik pada paket APBA. Tapi, belum mampu menciptakan investasi yang berkelanjutan terhadap pembangunan Aceh yang akan datang," terangnya.

Mengingat dunia usaha kerap terlibat dalam kasus korupsi terutama di daerah, seharusnya Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang pernah digagas oKPK bersama Pemerintah Aceh, pada 27 April 2018 lalu dan Kadin Aceh menjadi sebagai penanggung jawab penting disuarakan kembali.

"Ini menjadi langkah yang hebat untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan Aceh. Pengabaian komite Advokasi Daerah Antikorupsi ini dapat berimplikasi buruk terhadap dunia usaha di Aceh ke depan," pungkas koordinator MaTA, Alfian.(*)

Penulis: Misran Asri
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved