FBDN Desak Polisi Usut Program Pengadaan Monografi di Aceh Selatan

FBDN Mendesak kepolisian mengusut beberapa kejanggalan pada program yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan.

FBDN Desak Polisi Usut Program Pengadaan Monografi di Aceh Selatan
For Serambinews.com
Sukandi, Ketua FBDN 

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), T Sukandi kembali mendesak pihak kepolisian mengusut beberapa kejanggalan pada program yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Selatan

"Adapun program yang diduga sarat korupsi itu di antaranya pengadaan Monografi desa, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong, dan pengadaan buku untuk Perpustakaan Gampong," kata T Sukandi kepada Serambinews.com, Kamis (13/6/2019).

Dijelaskannya, pengadaan Papan Monografi Desa tahun 2016 di Kabupaten Aceh Selatan ini harganya sangat tidak wajar, yakni Rp 15 juta/unit. Padahal kalau dinilai harganya tidak lebih Rp 3 juta.

"Artinya untuk pengadaan monografi itu total dana desa yang terkuras Rp 15 juta kali 260 gampong, totalnya Rp 3,9 miliar," ungkap T Sukandi.

Kemudian, pengadaan buku untuk Pustaka Gampong juga menguras dana Gampong sebesar Rp 5 juta/gampong.

Jika Rp 5 juta/gampong dikalikan 260 gampong, maka total dana gampong yang dipakai untuk kegiatan itu Rp 1,3 miliar.

"Apabila diteliti, harga buku itu tidak sampai 50 persen dari harga buku dimaksud,” katanya.

Selanjutnya, pemberangkatan apartur gampong untuk mengikuti Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong yang diduga dipotong dana desanya sebesar Rp 4 juta/orang.

“Rp 4 juta/orang dikali tiga orang/gampong yakni Rp 12 juta, kali 260 gampong, totalnya Rp 3,1 miliar,” ungkapnya.

Ketiga program dan kegiatan tersebut, menggunakan anggaran gampong tahun 2015-2016. "Memang di dalam pengajuan dana desa itu yang bertanggungjawab adalabh keuchik. Namun yang memotong adalah DPMG Aceh Selatan. Aparatur gampong hanya mengikuti kegiatan, sedangkan uang penginapan sudah dipotong oleh DPMG," ungkap T Sukandi.

"Kami berharap pihak berwajib segera meminta keterangan para keuchik, mereka pada dasarnya keberatan dengan program dan kegiatan dimaksud. Namun karena waktu itu ada intervensi kabupaten, ya mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa," pungkas T Sukandi.

Sebelumnya, perseoalan tersebut juga pernah disampaikan Ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), T Sukandi dan beberapa LSM lainnya.

Namun hingga kini belum diketahui sejauh mana perkembangan pengusutan kasus dugaan korupsi pada program pengadaan monografi dimaksud.(*)

Baca: BREAKING NEWS - Pebulutangkis Malaysia Lee Chong Wei Resmi Putuskan Gantung Raket

Baca: VIRAL Rujak Cingur Rp 60 Ribu Bu Mella, Ini 7 Faktanya: Alami Teror hingga Kelakuan yang Memviralkan

Baca: Anggota Keluarga Pemimpin Korut Kim Jong-un yang Terbunuh di Malaysia Adalah Agen CIA

Penulis: Taufik Zass
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved