Muhammad Nazar, Ingatkan Konflik Aceh tak Pernah Sepi dari Susupan Lawan

Tokoh sentral referendum Aceh, Muhammad Nazar, mengingatkan, sejumlah konflik Aceh dari sebelum Indonesia lahir sampai MoU Helsinki 2005, tidak pernah

Muhammad Nazar, Ingatkan Konflik Aceh tak Pernah Sepi dari Susupan Lawan
Tokoh SIRA, Muhammad Nazar 

Muhammad Nazar, Ingatkan Konflik Aceh tak Pernah Sepi dari Susupan Lawan

Laporan Fikar W.Eda/Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tokoh sentral referendum Aceh, Muhammad Nazar, mengingatkan, sejumlah konflik Aceh dari sebelum Indonesia lahir sampai MoU Helsinki 2005, tidak pernah lepas dari penyusupan lawan yang menyamar, yang pura-pura pro Aceh, yang pura-pura pro Islam dan sebagainya.

"Lalu rakyat atau tokoh-tokoh Aceh ikut termakan, terlena dengan ritme gendang orang lain," ujar Muhammad Nazar di Jakarta, Kamis (13/6/2019) menyikapi suasana politik nasional yang selalu terkait dengan Aceh.

Akibat dari itu semua, lanjut Muhammad Nazar, jadilah Aceh sebagai ladang konflik, rakyat korban dan hasil alam dengan mudah jatuh ke tangan orang lain dan dibawa ke luar Aceh, pembangunan tidak jalan, sumber daya manusia tidak sempat dilakukan dan prilaku sosial akhirnya melahirkan kelemahan Aceh itu sendiri.

"Mari kita sadari hal itu," ajak Muhammad Nazar, yang juga wakil gubernur Aceh periode 2007-2012.

Ia mencontohkan kosa kata referendum dan merdeka, di satu sisi adalah hak kebebasan berbicara atau berpendapat.

"Sepintas itu termasuk kata biasa dalam sisi kebebasan berbicara. Dapat diungkapkan, didiskusikan dan disebut oleh siapa saja. Tetapi begitu dilihat dari sisi hukum internasional dan praktiknya di berbagai negara di kawasan Eropa, Asia, Afrika dan beberapa negara di benua Amerika tetap saja hal itu ada dimensi sensitif meski dijamin oleh beberapa instrumen hukum internasional dengan penuh persyaratan. Namun pada saat yang sama hukum internasional juga memberikan hak kepada negara terkait untuk mempertahankan keutuhan wilayahnya. Jadi hak penentuan nasib sendiri untuk merdeka atau tidak merdeka melalui sebuah referendum atau nama lain yang disepakati itu membutuhkan kesepakatan atau dukungan rakyat, pemerintahan, parlemen hingga dunia internasional," ujarnya.

Baca: Simpan 1.032 Gram Sabu dalam Sepatu, 2 Wanita Asal Aceh Ditangkap di Bandara Hang Nadim Batam

Baca: PSLS Lhokseumawe Segera Seleksi Pemain Untuk Hadapi Liga 3, Ini Jadwalnya

Baca: Polisi Amankan Pencuri Sepeda Motor Yamaha Vixion di Nagan Raya

Kalangan pakar hukum humaniter dan hukum International sering menyebut itu sebagai hak yang penuh hipokrasi, diadu antara nilai kemanusiaan dan kekuasaan yang dapat menggunakan kekuatan militer.

"Maka itu jangan sampai kata-kata referendum, merdeka dan simbol-simbol perjuangan Aceh itu digiring untuk kepentingan sempit dan sekedar ancaman yang tidak bermanfaat. Nanti yang rugi ya Aceh, yang turun nilai tawar ya Aceh sendiri karena orang lain dapat mengenal kelemahan tokoh-tokoh Aceh atau tokoh pejuang yang mudah dieksploitasi orang lain," ujar Nazar.

Dalam tamsil Aceh, Muhammad Nazar mengatakan, "Kata referendum dan merdeka nyan kon keu gura-gura, kon lagèë tacrôh bada, beda ngen peugot kanji rumbi lam buleuën puasa, hana sama ngen peugot timphan uroë raya. Bèk sampé bak tapeugah cot iku, ‘oh ban na tantangan atawa karu ka cok silop pluëng cot iku lam uteuën atawa meunyeurah atawa peugot paspor pluëng keudéh u luwa,." ujar Muhammad Nazar.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved