Breaking News:

Camat Cabut Surat Minta Dana

Surat minta dana gampong sebesar Rp 10 juta per gampong di Kecamatan Kota Sigli untuk biaya

Camat Cabut Surat Minta Dana
IST
NADHAR PUTRA, Camat Kota Sigli

“Pidie telah dipercayakan sebagai lokasi peringatan tsunami yang merupakan event internasional. Jadi, harus diambil peluang baik tersebut dalam mempromosikan Pidie kepada pengunjung dan tamu dari mancanegara. Sebab, memperingati tsunami akan dihadiri duta negara lain,” jelasnya.

Ia tambahkan, Pemkab Pidie hanya menyediakan dana sharing bersumber dari APBK 2019 Rp 60 juta. Dana tersebut diplotkan di Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos) Setdakab Pidie. Dana itu disiapkan untuk biaya konsumsi para tamu undangan yang dijamu di Meuligoe Bupati Pidie dan GOR Alun-alun Kota Sigli.

Ditanya apa benar Pemerintah Aceh menganggarkan Rp 1,5 miliar untuk peringatan tsunami, Apriadi menyatakan ia tak tahu mengenai dana tersebut. “Soal anggaran saya tidak mengetahuinya, kami hanya menyediakan tempat dengan biaya konsumsi tamu yang merupakan tanggung jawab pemkab,” jelasnya.

Menurut Apriadi, saat rapat persiapan peringatan tsunami dilaksanakan di Meuligoe Wakil Bupati Pidie tidak ada perintah dari wabup untuk meminta dana gampong dari para keuchik. Saat itu, wakil bupati hanya meminta kepada camat untuk mengajak perangkat gampong berpartisipasi, terutama gampong yang terkena langsung dampak tsunami pada 26 Desember 2004 lalu.

Saat ini, gampong yang memiliki dana tentunya bisa mempergunakannya sesuai aturan dan mekanisme.

Tentang besaran dana, menurut Apriadi, gampong sendirilah yang lebih mengetahuinya. Dengan dana tersebut, warga bisa masak sendiri dan makan sendiri.

“Saya terkejut ketika ada surat dari camat minta dana gampong 10 juta rupiah, seolah-olah untuk camat, tidak ada itu. Saya rasa surat itu terjadi miskomunikasi,” pungkasnya.

Anggota DPRK Pidie, Anwar Husen MAP, kepada Serambi, Kamis (13/6) mengungkapkan, Camat Kota Sigli telah salah menerbitkan surat minta dana Rp 10 juta per gampong untuk peringatan renungan tsunami. Sebab, camat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta dana gampong dari keuchik sebagai pengelola dana desa. Ia juga menyesalkan surat camat itu sempat beredar sehingga keuchik kebingungan saat menerima surat tersebut.

“Kita minta camat mencabut surat yang telah diserahkan kepada keuchik itu. Jangan menggiring keuchik untuk melanggar aturan. Sebab, jika dana gampong diplotkan untuk kegiatan tsunami tanpa diterbitkan oleh perbup, maka keuchik akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya.

Ia tambahkan, seharusnya jika pemkab melaksanakan peringatan tsunami di Pidie, tim anggaran bisa mengusulkan dana sebagai bentuk sharing dalam APBK Pidie. “Sesuai aturan dana APBK bisa digunakan untuk pos kegiatan tersebut. Pemkab jangan melirik dana gampong ketika dana tidak cukup. Seharusnya yang dilakukan sesuai aturan jangan membuat gaduh suasana gara-gara surat camat yang menabrak aturan tersebut,” pungkasnya. (naz)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved