Kadis PMG: Kebijakan Tersebut Lampaui Kewenangan

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM mengatakan, kebijakan yang dilakukan

Kadis PMG: Kebijakan Tersebut Lampaui Kewenangan
SERAMBINEWS.COM/HERIANTO
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM 

BANDA ACEH - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Drs Bukhari MM mengatakan, kebijakan yang dilakukan Camat Kota Sigli, Kabupaten Pidie, Drs H Nadhar Putra MSi yang meminta para keuchik di wilayah kecamatannya untuk menganggarkan biaya konsumsi setiap desa Rp 10 juta dalam rangka peringatan ke-15 bencana tsunami di Sigli pada 26 Desember 2019 sebagai kebijakan yang melampui kewenangannya dan melanggar aturan.

“Kalau itu dilaksanakan, maka kebijakan Camat Kota Sigli tersebut kami nilai masuk dalam perbuatan tindak pidana,” tegas Kadis PMG Aceh, Bukhari kepada Serambi di Banda Aceh, Kamis (13/6) ketika dimintai tanggapannya terhadap kebijakan Camat Kota Sigli yang meminta para keuchik di wilayahnya mengalokasikan dana Rp 10 juta dari sumber APBG 2019 untuk kegiatan acara peringatan tsunami 26 Desember mendatang.

Bukhari yang mantan Sekda Aceh Barat itu menjelaskan, prioritas penggunaan dana desa itu sudah dijelaskan secara terang-benderang pada Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pada ayat (1)-nya dijelaskan, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada ayat (2)- nya dijelaskan kembali bahwa prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

Pada ayat (3)-nya ditegaskan, prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningktan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa.

Tiga ayat dalam Pasal 4 Permendes dan PDT itu, ulas Bukhari, harusnya dibaca lebih dulu oleh Camat Kota Sigli sebelum membuat surat kepada para keuchik meminta supaya dialokasikan dana desa Rp 10 juta dalam APBG 2019 untuk acara peringtan tsunami di Sigli pada 26 Desember mendatang.

Ia juga menjelaskan bahwa apabila seorang camat mengancam keuchik yang tidak mengalokasikan dana desa 2019 untuk peringatan tsunami pada 26 Desember mendatang dalam APBG 2019 akan dikenai sanksi, maka camat tersebut bisa dipidana. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved