Mantan Keuchik DPO Jaksa

Mantan Keuchik Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Mus (38) ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang

Mantan Keuchik DPO Jaksa
M ALI AKBAR, Kajari Lhokseumawe

* Dugaan Korupsi Dana Desa

LHOKSEUMAWE – Mantan Keuchik Desa Tunong, Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Mus (38) ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe. Penetapan dirinya sebagai DPO menyusul tidak hadir untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana gampong (ADG), dan dana desa tahun 2017. Akibatnya, negara dirugikan sebanyak Rp 243 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, M Ali Akbar melalui Kepala Seksi Pidana Khusus, Fery Ichsan kepada Serambi Rabu (12/6) menjelaskan, kasus ini berawal dari investigasi Inspektorat setempat pada awal tahun 2018. Di mana terkait indikasi penyalahgunaan dana gampong Desa Tunong pada tahun 2017 sebesar Rp 243 juta. Sedangkan di tahun 2017, Desa Tunong mendapatkan alokasi dana desa Rp 572 juta, dan ADG Rp 632 juta.

Dari hasil investigasi Inspektorat, lanjut Fery Ichsan, pada Juli 2018 lalu, pihaknya mulai melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan 36 saksi. Mereka itu terrdiri dari aparatur gampong, masyarakat, dan dinas terkait.

“Pada tahun 2017, kita sudah memanggil Mus yang kala itu menjabat sebagai keuchik. Tapi, tiga kali kita panggil, dia tetap tidak hadir untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” katanya.

Dari hasil penyelidikan, pihaknya menemukan adanya dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Mus sebesar Rp 243 juta. Rinciannya, anggaran bersumber dari dana desa sekitar Rp 89,7 juta, bersumber dari ADG sekitar Rp 133,5 juta, dan utang yang timbul karena jabatan sekitar Rp 19,8 juta. “Itu utang bahan bangunan pada pihak ketiga. Padahal, dana dari desa sudah ditarik, namun Mus tak melunasinya. Lalu, biaya sewa aset desa seperti tambak dan sawah yang tidak disetor ke kas desa,” katanya.

Karena itu, pada 7 November 2018 lalu, Mus ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, jaksa sempat melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali. Tapi, Mus tetap tidak hadir. “Kita sempat datangi rumahnya, akan tetapi tidak ditemukan. Sehingga, kita berkoordinasi dengan Kejati (Kejaksaan Tinggi) Aceh dan Kejagung (Kejaksaan Agung) untuk melakukan upaya pencarian, namun tetap tidak ditemukan. Untuk itulah, pada Desember 2018, Mus kita tetapkan sebagai DPO,” papar Kepala Seksi Pidana Khusus itu. Karena itu, Fery Ichsan mengharapkan partisipasi masyarakat. Jika ada yang mengetahui keberadaan Mus untuk segera dapat memberitahu kepada pihaknya. Sehingga, Mus nantinya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Di sisi lain, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lhokseumawe menyebutkan, sesuai aturan yang berlaku, meski Mus sudah ditetapkan sebagai DPO. Proses hukum terhadap kasus ini tetap bisa lanjut sampai ke pengadilan. Proses persidangan nantinya akan digelar secara in absentia (upaya mengadili seseorang dan menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa).

Direncanakan, proses persidangan akan berlangsung di Pengadilan Tipikor Banda Aceh. “Kita targetkan pada pertengahan Juli nanti, berkasnya sudah bisa dilimpahkan ke Pengaidlan Tipikor,” demikian Fery.(bah)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved