Salam

Mestinya Camat Lebih Tahu Aturan Dana Desa

Lima belas keuchik di Kecamatan Kota Sigli resah, seiring beredarnya surat dari camat setempat yang meminta dana desa

Mestinya Camat Lebih Tahu Aturan Dana Desa
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud 

Lima belas keuchik di Kecamatan Kota Sigli resah, seiring beredarnya surat dari camat setempat yang meminta dana desa Rp 10 juta setiap gampong untuk peringatan tsunami. Surat camat itu bukan hanya meresahkan para keuchik tapi juga mengejutkan banyak kalangan, termasuk wakil bupati dan praktisi hukum. Soalnya, dana gampong memang tak patut dipakai untuk itu.

Peringatan 15 tahun tsunami yang merupakan hajatan Pemerintah Aceh dipusatkan di Kabupaten Pidie, mengingat kabupaten itu termasuk yang terkena dampak sangat besar akibat terjangan gelombang tsunami 26 Desember 2004.

Muharramsyah seorang pengacara di Pidie mengatakan, dana gampong tidak boleh digunakan untuk kegiatan peringatan tsunami, mengingat kegiatan tersebut merupakan hajatan Pemerintah Aceh yang biayanya dialokasikan dalam APBA. “Jika pun harus ada dana sharing, maka dana sharingnya bersumber dari APBK dan bukan membebankan kepada APBG.”

Muharram juga mempertanyakan, “Jika para keuchik menyetor ke camat Rp 10 juta, maka bagaimana pertanggung jawabannya. Apa dasar hukum memplotkan dana untuk peringatan tsunami. Kecuali, jika adanya perbup atau instruksi bupati.”

Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud ST, juga seperti tidak tahu mengapa camat itu meminta dana gampong kepada keuchik. Wabup mengatakan, pihaknya pernah menggelar rapat untuk persiapan peringatan tsunami. Dalam rapat tersebut tidak pernah membicarakan dana gampong untuk digunakan menyukseskan peringatan tsunami. “Saya heran juga kok adanya surat dari Camat Kota Sigli meminta dana gampong Rp 10 juta. Saya akan pelajari surat tersebut. Kita tidak boleh meminta dana gampong untuk peringatan tsunami,” tegasnya.

Sebetulnya, kita sudah sering mengulas tentang peruntukan dana desa. Namun, kita sampaikan lagi untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Intinya, dana desa hanya bisa dipakai untuk tiga hal. Pertama, untuk pembangunan infrastruktur desa semisal irigasi desa, talud, dan drainase. Kedua untuk pembangunan sarana dan prasarana desa seperti Posyandu dan PAUD. Ketiga, untuk pengembangan kapasitas ekonomi desa. Contohnya, mengembangkan koperasi, peternakan desa, pertanian desa dan Badan Usaha Milik Desa. Jadi, dana desa tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain, termasuk juga tidak boleh dipakai untuk membangun kantor desa.

Sebab, tujuan alokasi dana desa adalah untuk mengentaskan kemiskinan, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, serta mengatasi ketimpangan layanan publik antardesa. Akan tetapi, dari evaluasi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, ternyata dana desa ini belum optimal dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Justru itulah, ada yang khawatir dengan besar dana desa yang melompat tajam hingga Rp 1,4 miliar per desa justru akan menimbulkan banyak masalah di daerah, terutama terkait penyalahgunaan dananya. “Kalau kita tidak mempersiapkan kemampuan aparat mengelola keuangan desa, dikhawatirkan kenaikan dana desa dalam jumlah besar justru malah menjadi pemborosan atau inefisiensi dan salah sasaran,” kata seorang pemerhati.

Terkait dengan peruntukan dana desa ini, sebetulnya para camat lebih paham dibanding pengetahun para keuchik dan aparatur desa lainnya. Oleh karenanya, menjadi aneh ketika camat mengeluarkan surat edaran yang meminta dana desa untuk dipakai ke hal-hal diluar peruntukannya. Maka, kita sepakat dengan Wabup Pidie bahwa dana gampong tak boleh dialokasikan untuk menyuseskan peringatan 15 tahun tsunami Aceh.

Persoalan para keuchik saat ini adalah banyak yang belum mampu menghabiskan anggaran desa sesuai peruntukannya. Ini terlihat dari banyaknya desa yang belum membuat pertanggungjawaban dana sebelumnya sehingga tak bisa mencairkan anggaran berikutnya. Maka, tugas para bupati, wali kota, dan jajarannya, ke depan ini adalah meningkatkan kapasitas keuchik dan aparatnya sehingga bisa mendayagunakan dana desa yang besar itu untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakat gampong.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved