PAD Banda Aceh Rp 246 Miliar, Raqan Pertanggungjawaban APBK 2018 Diserahkan ke DPRK

Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2018 kepada DPRK.

PAD Banda Aceh Rp 246 Miliar, Raqan Pertanggungjawaban APBK 2018 Diserahkan ke DPRK
SERAMBINEWS.COM/MUHAMMAD NASIR
Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyerahkan Raqan Pertanggungjawaban APBK Banda Aceh 2018 kepada Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Heri Julius pada sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat (13/06/2019) di ruang sidang utama gedung dewan setempat. 

Laporan Muhammad Nasir I Banda aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman menyerahkan Rancangan Qanun (Raqan) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh.

Dokumen Raqan tersebut diserahkan secara resmi oleh Wali Kota kepada Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Heri Julius pada sidang paripurna DPRK Banda Aceh, Jumat (13/06/2019) di ruang sidang utama gedung dewan setempat.

Dalam Raqan pertanggungjawaban itu diketahui jika pada 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp 246,2 Miliar.

“PAD ini bersumber dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah dari BLUD, serta pendapatan dari Zakat,” katan Aminullah.

Sedangkan secara keseluruhan pendapatan dalam APBK Banda Aceh 2018 sebesar Rp Rp 1.135 Triliun.

Baca: Dishub Banda Aceh Bekali Rompi Baru Untuk Juru Parkir Resmi

Baca: Aminullah Ajak Jajaran Pemko Banda Aceh Perkokoh Silaturahmi

Baca: Aminullah-Zainal Sidak ke RS Meuraxa dan Dinas Lain, Kehadiran ASN Banda Aceh Capai 99,22 Persen

Adapun Pendapatan Daerah dari yang direncanakan dalam APBK pada 2018 sebesar Rp1.217 triliun. Namun realisasinya sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar  Rp1.135 triliun.

Sehingga pencapaian pendapatan Banda Aceh tahun lalu mencapai 3,27 persen yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. 

Dalam sambutannya, Aminullah mengatakan draf Raqan diserahkan pihaknya kepada legislatif itu memuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK-RI selama dua bulan lamanya.

Laporan keuangan dimaksud, jelasnya, disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai  dan disajikan sesuai dengan format sebagaimana yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

“Ini menjadi salah satu sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemko Banda Aceh atas transaksi-transaksi dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah terhitung 01 Januari sampai 31 Desember 2018,” katanya. (*)

Penulis: Muhammad Nasir
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved