Pakar Hukum: Klarifikasi Mualem tak Perlu Diperpanjang

Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) yang juga Ketua Komisi Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf atau Mualem

Pakar Hukum: Klarifikasi Mualem tak Perlu Diperpanjang
KOLASE SERAMBINEWS.COM
MAWARDI ISMAIL,Pakar Hukum 

BANDA ACEH - Ketua Umum DPA Partai Aceh (PA) yang juga Ketua Komisi Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf atau Mualem membuat klarifikasi tentang wacana referendum yang dilontarkannya dua pekan lalu. Wacana referendum itu sudah mengundang banyak tanggapan pro dan kontra sampai ke tingkat nasional dan ikut memanaskan iklim politik pascapemilu.

Menanggapi hal itu, pakar hukum senior yang juga mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) Banda Aceh, Mawardi Ismail MHum menyatakan pernyataan dari Mualem terkait klarifikasi itu tidak perlu lagi dilanjutkan atau diperpanjang.

“Karena Mualem sudah mengakhirinya, saya kira dengan demikian isu tersebut sudah berakhir, dan kita jangan terjebak lagi pada hal-hal yang tidak bermanfaat,” kata Mawardi Ismail saat menjadi narasumber tamu by phone dalam talkshow di Radio Serambi FM, Kamis (13/6), membahas Salam (Editorial) Harian Serambi Indonesia berjudul “Klarifikasi Mualem Bisa Menyejukkan”.

Hadir sebagai narasumber internal dalam talkshow bertajuk Cakrawala itu adalah Manajer Newsroom Serambi Indonesia, Bukhari M Ali yang dipandu host, Eka Nataya.

“Alhamdulillah, Mualem sudah mengklarifikasi bahwa apa yang dilontarkannya itu merupakan sesuatu yang spontan, bukan yang direncanakan. Bagi kita penting Mualem menyadari isu referendum yang terlontar darinya itu tidak ada dalam MoU,” kata Mawardi Ismail.

Ia tambahkan bahwa puncak dari penyelesaian konflik Aceh itu adalah ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Damai di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka.

“Di dalam perjanjian itu pilihan yang diberikan tidak ada referendum. Maka segala sesuatu untuk menyelesaikan konflik harus merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Dan alhamdulillah ini ditanggapi benar oleh Mualem,” kata Mawardi Ismail.

Sementara itu, seorang penelepon warga Aceh di Malaysia, Anwar menyampaikan pihaknya menginginkan Aceh aman, damai, dan islami.

“Kita nggak mau sengketa, karena kita sudah merasakan susah senang dan lebih banyak susahnya. Kita ingin Aceh aman, damai, dan islami,” harapnya. Beberapa penelepon lain juga mengharap hal yang sama agar Aceh aman dan damai. (una)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved