Pemkab Pidie belum Bayar Ganti Rugi Lahan di Simpang MTQ, Ini Kata Kadis PUPR Pidie

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum membayar ganti rugi pembebasan lahan guna memperluas Simpang MTQ yang dulunya bernama Simpang Kocin Sigli.

Pemkab Pidie belum Bayar Ganti Rugi Lahan di Simpang MTQ, Ini Kata Kadis PUPR Pidie
SERAMBINEWS.COM/NUR NIHAYATI
Satu kedai jualan nasi mulai rubuh kena proyek pembuatan bundaran, Jumat (14/6/2019). 

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum membayar ganti rugi pembebasan lahan guna memperluas Simpang MTQ yang dulunya bernama Simpang Kocin Sigli.

Sementara itu di lokasi terlihat areal lahan mulai dikeruk menggunakan alat berat sejak seminggu terakhir. Sehingga dipasang garis polisi (polisi line) di sepanjang galian ke dalaman sekira satu meter.

Malahan, satu kedai sebelumnya dipakai pemilik untuk jualan nasi di sudut jalan juga telah dirubuhkan. Namun belum diketahui pasti keberadaan pemilik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Ir Samsul Bahri ditemui Serambi, Jumat (14/6) di sela-sela gotong-royong di Jalan Lingkar depan arena MTQ membenarkan ganti rugi lahan belum dibayar. Sebab masih proses, belum turun tim.

Baca: Jembatan Kuala Tari belum Ada Tanda-tanda Dikerjakan Lagi, Ini Kata Kadis PUPR Pidie

Baca: Terkait belum Diperbaiki Lubang Bertabur di Jalan Provinsi, Begini Tanggapan PUPR Pidie

Baca: PNS di Dinas PUPR Aceh Ditemukan Meninggal Tergantung di Rumahnya

Namun ia mengaku, bahagian telah digali di depan toko kini jadi lubang besar itu adalah tanah negara. "Kami belum menyentuh tanah milik masyarakat. Kita menggali tanah negara," jawab Samsul.

Untuk diketahui batas tanah bisa dimiliki (dipasang kanopi) oleh masyarakat dari pintu toko maksimal 2,5 meter.

Menurut Samsul, dalam waktu dekat akan turun tim pengkaji maksudnya petugas menghitung berapa besar ganti rugi sesuai pasaran harga. Selanjutnya dibayar ke pemilik tanah.

"Insya Allah tim turun dalam dua hari ini," ujarnya.

Dalam hal ini, Dinas PUPR Pidie hanya bertugas untuk pembebasan bayar ganti rugi lahan. Sedangkan pembangunan jalan akan dilakukan pihak pusat. Lantas tugu direncanakan dibangun ditengah bundaran akan dilakukan pihak ketiga. (*)

Penulis: Nur Nihayati
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved