Ada ‘Hantu’ dalam Proses Lelang Proyek APBA

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelaksana Proyek APBA 2019 di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) Kota Banda Aceh

Ada ‘Hantu’ dalam  Proses Lelang Proyek APBA
AZHARUDDIN, Direktur RSUZA

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pelaksana Proyek APBA 2019 di Rumah Sakit Umum dr Zainoel Abidin (RSUZA) Kota Banda Aceh, dr Muhazar menilai, tahapan proses pelaksanaan lelang proyek APBA 2019 yang dilakukan Unit Layanan Pelelangan (ULP) di Kantor Gubernur Aceh berjalan sangat lamban.

Penilaian Muhazar bahwa proses lelang proyek APBA 2019 di ULP berjalan sangat lamban, didasari oleh dua usulan berkas paket proyek RSUZA yang berkas persyaratan lelangnya telah disampaikan ke ULP untuk dilelang pada akhir bulan Februari 2019 lalu. “Tapi waktunya sudah berjalan hampir empat bulan, baru satu paket yang sudah ada penetapan pemenangnya, yaitu lanjutan pembangunan tambahan empat ruang operasi dengan pagu anggaran sekitar Rp 12 miliar,” sebut Muhazar.

Satu lagi, sambungnya, yaitu pembangunan gedung onkologi yang merupakan cikal bakal Rumah Sakit Kanker RSUZA, tapi sampai kini belum ada penetapan pemenangnya, baik untuk paket proyek manajemen konsultan (MK) maupun fisik gedungnya.

Akibat dari belum adanya penetapan rekanan pelaksana manajamen konsultan, ungkap Muhazar, paket proyek lanjutan pembangunan bunker dan gedung onkologi senilai Rp 235 miliar itu yang sudah dua tahun gagal dikerjakan, belum bisa ditender. “Sementara sisa waktu kerja tahun anggaran efektifnya tinggal lima bulan lagi,” ujar Muhazar.

Proyek gedung onkologi atau RS Kanker RSUZA itu, ungkap Muhazar, sudah dua kali gagal dikerjakan dengan alasan rekanan yang dimenangkan oleh pihak ULP di Kantor Gubernur pada saat tender adalah perusahaan yang telah di-blacklist oleh pemerintah. Kasus pertama tahun 2017 dan kedua 2018.

Direktur RSUZA, Dr dr Azharuddin SpOT menyatakan, pelaksanaan pembangunan bunker dan gedung onkologi RSUZA dua kali gagal karena perusahaan yang dimenangkan Pokja ULP di Kantor Gubernur Aceh adalah perusahaan yang kena blacklist, sungguh aneh. Apa di dalam Pokja ULP Kantor Gubernur itu banyak pengganggu atau “hantu”nya, sehingga perusahaan yang sudah di-blacklist pemerintah, bisa menang tender?

Kalau satu kali terjadi kekeliruan dalam penetapan itu bisa dimaafkan, kata Azharuddin, tapi kalau kasusnya berulang sampai dua kali, jelas tak dapat dimaafkan.

Apa mungkin, tanya Serambi, di Pokja ULP Kantor Gubernur itu banyak ‘hantu’nya. “Kalau banyak hantunya, perlu diruqyah petugas pokjanya agar tidak kembali salah dalam mengambil keputusan,” tutur Azharuddin.

Untuk paket proyek lanjutan pembangunan tabahan empat ruang operasi RSUZA, kata Azharuddin, masalahnya penetapan pemenang proyeknya selalu terlambat, sehingga pada akhir tahun pekerjaannya tidak selesai.

Pembangunannya sudah dimulai tahun 2014 lalu, tapi rekanannya tidak bisa menyelesaikan pekerjaan akhir tahun, kemudian diputus kontrak, rekanannya tidak terima dan membawanya ke pengadilan untuk proses hukum. Tahun 2017 kembali dilelang proyeknya, tapi juga terlambat dan rekanannya tak bisa menyelesaikan, sehingga harus putus kontrak kembali. Tahun 2018, gagal dilelang dengan alasan tidak cukup waktu.

“Tahun 2019 ini, ULP sudah menetapkan pemenang tendernya dan kita lihat saja, apakah rekanan yang ditetapkan Pokja ULP di Kantor Gubernur itu bisa menyelesaikan pembangunan empat ruang operasi itu sampai 100 persen pada akhir Desember 2019 nanti. Kami doakan, semoga saja, pilihan Pokja ULP kali ini benar, sudah tidak ada ‘hantu’nya lagi,” sindir Azharuddin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved