Ini Sikap Haji Uma Soal Pengabaian Anak Penyandang Disabilitas di Kota Subussalam

H Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, menyesalkan sikap pejabat pemerintah terkait indikasi tindak pengabaian terhadap permohonan bantuan pendidikan..

Ini Sikap Haji Uma Soal Pengabaian Anak Penyandang Disabilitas di Kota Subussalam
For Serambinews.com
Tim Haji Uma saat berkunjung ke rumah penyandang disabilitas di Kota Subulussalam. 

Ini Sikap Haji Uma Soal Pengabaian Anak Disabilitas di Kota Subussalam

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - H Sudirman, anggota DPD RI asal Aceh, menyesalkan sikap pejabat pemerintah terkait indikasi tindak pengabaian terhadap permohonan bantuan pendidikan yang diajukan oleh orang tua Rizki Megana Sagala, seorang anak penyandang disabilitas (tunatera).

Menurut Haji Uma, dinas terkait sejatinya harus mengakomodir permohonan bantuan pendidikan tersebut. Karena hal itu bagian kewajiban dari pemerintah melalui dinas terkait, khususnya Dinas Sosial.

"Seharusnya diakomodir, jika kemudian alasannya bantuan yang diajukan tidak ada plot anggarannya di sana, maka dapat bersinergi lintas dinas terkait lainnya. Terkait layanan kepada penyandang disabilitas adalah bagian dari ranah kerja Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi.

Menindaklanjuti masalah tersebut, Haji Uma mengaku telah meminta bantuan warga yang juga timnya di Subussalam untuk berkunjung dan bertemu orang tua Rizki guna menggali informasi atas duduk masalah sebenarnya guna pertimbangan tindak lanjut masalah tersebut.

"Kita sudah minta bantu tim di lapangan untuk bertemu dengan orang tua Rizki guna mendapat informasi detail terkait masalah dan kebutuhan untuk langkah upaya tindak lanjut bantuan", ungkap Haji Uma.

Baca: KONI Aceh Utara Gelar Musorkab XII

Baca: Hingga 18 Juni, Truk tak Diizinkan Menyeberang Sabang-Banda Aceh, Prioritaskan Mobil Pribadi

Baca: Sudah 175 Ha Hutan Aceh Hilang, Walhi Minta Polhut Serius Amankan Hutan Aceh

Haji Uma juga menyebutkan pendidikan adalah hak yang wajib untuk dipenuhi oleh negara, baik melalui sekolah khusus atau sekolah inklusi. Hal ini amanah Pancasila pada sila kelima, Pasal 31 UUD 1945, pasal 40 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maupun Konvensi Internasional Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia.

"Jadi anak penyandang disabilitas memiliki hak bagi pendidikan berkualitas, tanpa diskriminasi dan menjadi tanggung jawab negara terhadap pemenuhannya. Pengabaian atas hak tersebut adalah bentuk tindak pelanggaran serius serta pengingkaran terhadap aturan konstitusi," pungkas Haji Uma.(*)

Penulis: Jafaruddin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved