Elite Disebut Kuasai Proyek APBA, Jubir Pemerintah Aceh: Tudingan tanpa Bukti Bisa Dijerat

"Jangan asal tuding, karena tudingan tanpa bukti bisa dijerat hukum," katanya Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani

Elite Disebut Kuasai Proyek APBA, Jubir Pemerintah Aceh: Tudingan tanpa Bukti Bisa Dijerat
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
SAIFULLAH ABDULGANI, Juru Bicara Pemerintah Aceh 

Elite Disebut Kuasai Proyek APBA, Jubir Pemerintah Aceh: Tudingan tanpa Bukti Bisa Dijerat

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh angkat bicara terkait pernyataan pengamat politik dan pemerintahan, Dr Taufiq A Rahim dan anggota DPRA, Asrizal H Asnawi yang menyatakan elite kuasai proyek APBA dan oknum pokja minta fee kepada rekanan.

Melalui Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani atau yang akrab disapa SAG, pemerintah meminta kedua orang itu tak asal tuding.

"Jangan asal tuding, karena tudingan tanpa bukti bisa dijerat hukum," katanya kepada Serambinews.com, Minggu (16/6/2019).

Baca: Pemilik Warung Nasi di Banda Aceh Pergoki Pekerjanya Pasok Perempuan

Jubir SAG mengatakan, Pemerintah Aceh meminta bukti bila ada elite Aceh kuasai proyek APBA atau oknum Pokja ULP/BPBJ yang meminta fee dari rekanan dalam proses tender.

Sebelumnya, pengamat politik dan pemerintahan, Taufik A Rahim mengatakan, banyak proyek APBA 2019 dikuasai elite tertentu yang berkuasa untuk kepentingan politik, biaya politik, dan memperkuat partai politik.

Sementara Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi mengaku mendapat kabar dari rekanan yang bakal ditunjuk sebagai pemenang diharuskan membayar uang Rp 750 juta untuk oknum tertentu di Pokja ULP.

Baca: Begini Cara 73 Napi Kabur di Rutan Lhoksukon Aceh Utara

Menurut Jubir SAG, setiap tundingan harus disertai bukti-bukti yang valid.

Bukti-bukti tersebut sangat penting bagi Pemerintah Aceh, sebagai dasar melakukan pembinaan dan tindakan lebih lanjut.

Apalagi Pemerintah Aceh, kata SAG, ada inspektorat sebagai lembaga internal yang berwenang melakukan pengawasan.

"Sebaliknnya apabila Taufiq maupun Asrizal tidak dapat memberikan bukti-bukti dimaksud, apa yang disinyalir lewat media, bisa dianggap sebagai bentuk fitnah dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 junto UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)," katanya.

Baca: Air Terjun Ceuraceu, Surga Kecil yang Tersembunyi di Abdya

Oleh karenanya, Pemerintah Aceh berharap, sebelum pernyataan tersebut disampaikan ke ruang publik, seyogiyanya ada tabayyun dan croscek terlebih dahulu terhadap informasi yang disampaikan oleh rekanan.

"Sehingga, tidak menjurus ke fitnah dan pelanggaran UU ITE," demikian SAG dalam keterangannya kepada Serambinews.com. (*)

Baca: Elite Kuasai Proyek APBA

Penulis: Subur Dani
Editor: Hadi Al Sumaterani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved