Oknum Pokja Minta Fee Sama Rekanan

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi, menilai, kerja Biro Pengadaan Barang

Oknum Pokja Minta Fee Sama Rekanan
ASRIZAL H ASNAWI

Anggota DPRA dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Asrizal H Asnawi, menilai, kerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa/Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Aceh saat ini cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, menurut Asrizal, sebelum beberapa proyek ditayang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh, pihak Pokja ULP sudah mencari calon pemenang yang sesuai keinginan mereka.

“Informasi ini beredar luas di komunitas rekanan Pemerintah Aceh dan sudah menjadi konsumsi umum. Oknum Pokja ULP mencari calon pemenang atau rekanan yang sesuai dengan keinginan mereka,” kata Asrizal, tadi malam, saat dimintai tanggapannya terkait berita Serambi berjudul ‘Tender APBA Sarat Masalah.’

Bahkan, menurut Asrizal, oknum pokja ULP berani meminta fee di awal kepada rekanan yang akan ditunjuk sebagai pemenang. Hal itu seperti terjadi pada salah satu paket proyek di Aceh Tamiang. “Ada satu paket di Aceh Tamiang dapil saya senilai Rp 5 miliar. Saya dapat kabar dari rekanan yang bakal ditunjuk sebagai pemenang, dia diharuskan membayar uang Rp 750 juta. Karena dianggap prosesnya tidak wajar, rekanan itu menolak untuk mengikuti kemauan oknum pokja tersebut,” kata Asrizal.

Selain itu, sambung Asrizal, beberapa paket pekerjaan yang dimenangkan oleh ULP, terkadang angka penawaran kurang hampir 30 persen dari pagu. Ia khawatir proyek itu tak bisa dilaksanakan dengan baik. Sebab, dinaslah yang bakal bertanggung jawab jika proyek dikerjakan asal-asalan. “Belum lagi ada beberapa perusahaan yang dimenangkan dengan SKT dan SKA aspal (asli tapi palsu). Sehingga dinas harus berkerja sekali lagi mengevaluasi hasil lelang yang diumumkan ULP Aceh,” jelas Asrizal.

Ia juga mencontohkan kasus lelang tiga kapal Roro yang dialihkan ke ULP kementerian. “Pertanyaan besarnya mengapa harus jauh-jauh ke sana, toh pengusaha nasional juga bisa ikut lelang elektronik ini. Saya curiga di Aceh tak ada perusahaan dan rekanan pembuat kapal Roro, sehingga nggak ada untungnya buat ULP dan unit kerjanya untuk melelang proyek tersebut,” kata Asrizal.

Baru-baru ini, tambahnya, ada juga satu paket irigasi dengan pagu awal Rp 6,5 miliar. Kabarnya, proyek itu sudah dilelang dan sudah ada pemenangnya dengan nilai penawaran Rp 5,6 miliar. Saat ini, pemenang tersebut sedang menawarkan paket itu ke pengusaha lokal di Langsa dengan fee 15 persen untuk disubkontrakkan. “Ini sangat berisiko untuk kualitas pekerjaan proyek pembangunan di Aceh. Kekhawatiran saya, hal ini juga bisa terjadi pada proyek di daerah-daerah lain di Aceh,” demikian

Karena itu, Asrizal sudah meminta pimpinan DPRA melakukan Pansus terhadap kinerja ULP Aceh 2019. “Saya minta Plt Gubernur Aceh untuk mengevaluasi kerja Kepala ULP Aceh. Sebab, proyek bernilai miliaran rupiah yang belum dilelang masih sangat banyak. Jangan gara-gara satu orang yang tidak profesional, merugikan jutaan orang Aceh lainnya,” demikian Asrizal H Asnawi.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved