Banyak Caleg Terancam tak Bisa Dilantik Karena belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK

Hampir semua caleg terpilih di Aceh belum melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagaimana diatur PKPU Nomor 20 tahun 2018.

Banyak Caleg Terancam tak Bisa Dilantik Karena belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
Dok: KIP Aceh
Staf KPK RI, Denny Setyanto didampingi Wakil Ketua KIP Aceh, Tharmizi memberikan bimtek tata cara pelaporan LHKPN kepada pengurus dan caleg peserta Pemilu di Aula KIP Aceh, Rabu (13/3/2019). 

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kembali mengingatkan caleg terpilih untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum dilakukan penetapan oleh KPU/KIP. 

Wakil Ketua KIP Aceh, Tharmizi menyampaikan, hampir semua caleg terpilih di Aceh belum melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur PKPU Nomor 20 tahun 2018.

"Informasi ini sudah pernah kami sampaikan dulu, tapi masih banyak juga caleg-caleg yang belum melaporkan atau masih ada yang belum buat sama sekali (LHKPN). Karena itu perlu kami ingatkan lagi," kata Tharmizi kepada Serambinews.com, Senin (17/6/2019). 

Dia mengatakan, jika caleg terpilih tidak melaporkan harta kekayaannya, maka KIP tidak mengusulkan namanya dalam pengajuan nama caleg yang akan dilantik, kepada Presiden sebagaimana dijelaskan Pasal 37 ayat 3 PKPU Nomor 20 tahun 2018. 

Tharmizi menambahkan bahwa pengajuan LHKPN harus disampaikan ke KPK.

Kemudian, tanda terima pelaporan wajib diserahkan ke KPU/KIP paling lambat tujuh hari setelah ditetapkannya caleg terpilih. 

"Penetapan caleg oleh KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota masih menunggu pengumuman dari MK (Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 1 Juli (2019) terkait hasil gugatan ke MK," ujar mantan anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh ini. 

Karena itu, KIP Aceh terus mengingatkan caleg terpilih untuk segera menyampaikan LHKPN ke KPK dan menyerahkan tanda terima pelaporan ke KIP sesuai tingkatan paling telat tujuh hari setelah penetapan caleg terpilih. 

"Karena saat ini cukup banyak LHKPN dari caleg-caleg terpilih DPR RI, DPD, DPRA dan DPRK di seluruh Indonesia yang harus diverifikasi oleh KPK. Maka bagi kawan-kawan caleg terpilih yang telah melapor, harus selalu memantau ke KPK untuk memastikan laporannya sudah diverifikasi atau belum," sarannya.(*)

Baca: Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Makar, Mantan Kapolda Metro Jaya Sofyan Jacob: Apa Salah Saya?

Baca: Gugatan Sengketa Pilpres, BPN Prabowo-Sandiaga: 30 Saksi Siap Bongkar Kecurangan Pilpres 2019

Baca: Madonna: Media Sosial Hanya Jadikan Manusia sebagai Budak, Berbahaya untuk Kaum Muda

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved