Dewan Minta Pemkab Prioritaskan Ganti Rugi

Ketua Komisi C DPRK Pidie Isa Alima meminta Pemkab untuk membayar ganti rugi terlebih dahulu sebelum merubuhkan

Dewan Minta Pemkab Prioritaskan Ganti Rugi
SERAMBI/IDRIS ISMAIL
PEKERJA dari Dinas Pemukiman Masyarakat dan Penataan Daerah Pidie menimbun dan memadatkan sudut bundaran Simpang MTQ di Keuniree, Kecamatan Kota Sigli, Pidie, Minggu (16/6). 

* Terkait Pembebasan Lahan Simpang MTQ

SIGLI - Ketua Komisi C DPRK Pidie Isa Alima meminta Pemkab untuk membayar ganti rugi terlebih dahulu sebelum merubuhkan bangunan di areal tanah yang akan digunakan untuk perluasan sudut jalan. Saat ini Pemkab Pidie melakukan pembebasan lahan guna memperluas Simpang MTQ yang dulunya bernama Simpang Kocin Sigli.

“Seharusnya Pemkab punya hati nurani. Jangan buru-buru, selesaikan dulu ganti rugi barulah dikerjakan,” kata Ketua Komisi C DPRK Pidie, Isa Alima, Minggu (16/6).

Isa menyayangkan nasib satu kedai nasi yang kini telah dirubuhkan. Padahal, hingga Jumat (14/6) pemkab belum menyelesaikan ganti rugi. Malah, sebut Isa, nasib penjual mi Aceh di tepi jalan juga ikut terimbas. “Mereka tidak bisa berjualan lagi karena lokasi badan jalan sudah dikerok,” katanya.

Isa Alima mengaku sangat mendukung pembangunan proyek bundaran demi keindahan Kota Sigli. “Akan tetapi, proyek itu seharusnya tidak melukai hati masyarakat kecil yang berjualan di sana,” tutur Isa.

Amatan Serambi, di lokasi terlihat areal lahan mulai dikeruk menggunakan alat berat sejak seminggu terakhir. Ada garis polisi yang dipasang di sepanjang galian dengan kedalaman sekira satu meter. Satu kedai yang sebelumnya dipakai untuk berjualan nasi di sudut jalan juga telah dirubuhkan. Namun, belum diketahui pasti keberadaan pemilik kedai tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Ir Samsul Bahri yang ditemui Serambi, Jumat (14/6), disela-sela gotong-royong di Jalan Lingkar depan arena MTQ membenarkan bahwa ganti rugi lahan belum dilakukan. Sebab masih dalam proses, belum turun tim. Namun, dia mengaku bagian yang telah digali di depan toko dan kini menjadi lubang besar itu merupakan tanah negara. “Kami belum menyentuh tanah milik masyarakat. Kita menggali tanah negara,” jawab Samsul. Untuk diketahui, batas tanah bisa dimiliki (dipasang kanopi) oleh masyarakat dari pintu toko maksimal 2,5 meter.

Menurut Samsul, dalam waktu dekat akan turun tim pengkaji atau petugas yang bekerja menghitung berapa besar ganti rugi sesuai pasaran harga di kawasan itu. Selanjutnya dibayar ke pemilik tanah. “Insya Allah tim turun dalam dua hari ini,” ujarnya.

Dalam hal ini, Dinas PUPR Pidie hanya bertugas untuk membayar ganti rugi lahan. Sedangkan pembangunan jalan akan dilakukan oleh pusat. Sedangkan tugu yang direncanakan dibangun di tengah bundaran akan dilakukan oleh pihak ketiga.(aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved