Aktivis Pelayanan Publik Minta Polda Aceh Telusuri DO Minyak Solar Industri di Aceh Tenggara

Aktivis Pelayanan Publik di Aceh Tenggara, Dr Nasrulzaman, minta Ditremkrimsus Polda Aceh bekerjasama dengan Tidpiter Polres Agara agar menelusuri DO

Aktivis Pelayanan Publik Minta Polda Aceh Telusuri DO Minyak Solar Industri di Aceh Tenggara
SERAMBINEWS.COM/ASNAWI LUWI
Aktivis Pelayanan Publik di Aceh Tenggara, Dr Nasrulzaman 

Aktivis Pelayanan Publik Minta  Polda Aceh Telusuri DO Minyak Solar Industri di Agara 

Laporan Asnawi Luwi, Aceh Tenggara 

SERAMBINEWS.COM /KUTACANE- Aktivis Pelayanan Publik di Aceh Tenggara, Dr Nasrulzaman, minta Ditremkrimsus Polda Aceh bekerjasama dengan Tidpiter Polres Aceh Tenggara agar menelusuri DO penggunaan minyak solar industri bagi perusahaan yang mengolah batu pecah (stone rusher), pengolah aspal dan eksploitasi pertambangan di Aceh Tenggara.

Selama ini aktivitas perusahaan sangat tinggi untuk menghasilkan batu pecah maupun aspal dan hal lainnya, diduga ada permainan minyak solar bersubsidi dipasok bagi perusahaan tersebut.

"Kita mau Ditremkrimsus Polda Aceh usut DO minyak solar industri bagi perusahaan di Agara. Kita menduga tidak sesuai kebutuhan yang digunakan perusahaan terhadap penggunaan minyak solar industri dan disinyalir minyak solar bersubsidi jadi ladang empuk bagi pihak-pihak perusahaan dan ini tentunya merugikan rakyat miskin. Jadi, untuk melihat kepastian kebutuhan DO solar industri bagi perusahaan, polisi harus mengecek seluruh DO minyak solar industri di Pertamina Aceh," ujar Nasrulzaman kepada Serambinews.com, Selasa (18/6/2019).

Menurut Nasrulzaman, selama ini dia melihat pengawasan terhadap penggunaan BBM bersubsidi sangat lemah, apalagi pembelian BBM bersubsidi marak di SPBU-SPBU di Aceh Tenggara dan terkesan adanya pembiaran dan ini menyalahi aturan pertamina. Untuk, itu, pihaknya akan menyurati Ditremkrimsus Polda Aceh agar turun ke Agara untuk segera menelusuri penggunaan minyak solar industri di bumi sepakat segenap.

Baca: Korban Penipuan Calo CPNS di Pijay Bertambah. Ini Desakan Korban Samsidar

Baca: Sebut Berpotensi Memanipulasi Bukti Jika Petahana Ikut Mencalon Kembali, Ini Kata Bambang Widjojanto

Baca: Ketua Iwapi Provinsi Aceh Terima Women Asean Award di Bangkok

Hal lain diutarakan, Ketua LSM Lembaga Pemantau Pembangunan dan Pemantau Aset Daerah (LP3AD) Agara, M Masir. Menurut dia, polisi juga harus menelusuri seluruh perusahaan yang melakukan aktivitas eksploitasi pertambangan maupun hal lainnya apakah mereka mengantongi izin yang lengkap atau tidak.

Jika tidak ada izin yang lengkap terhadap perusahaan yang beraktivitas di Agara, maka Ditremkrimsus Polda Aceh bersama dinas terkait agar menutup izin eksploitasi pertambangan karena perusahaan eksploitasi harus memperhatikan sesuai dengan pasal 158 undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang, IUP, IPR, IUPK dan pasal 161 undang-undang nomor 4 tahun 2009, tentang izin khusus penjualan dan pengangkutan serta izin khusus pengelolaan pasal 36 PP nomor 23 tahun 2010 dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan PP nomor 27 tentang izin lingkungan.

Bukan hanya itu, undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dalam pasal 158, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR,dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3) pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1)  ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar,"Ujar M Masir.(*)

Penulis: Asnawi Luwi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved