Salam

Percaloan Romy Sampai ke Aceh?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil untuk dimintai keterangan orang-orang yang pernah menjadi calon

Percaloan Romy Sampai ke Aceh?
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Romahurmuziy alias Romy ketika ditemui awak media seusai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (24/5/2019) 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil untuk dimintai keterangan orang-orang yang pernah menjadi calon Rektor UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Di antara yang dipanggil adalah Prod Dr H Farid Wajdi Ibrahim MA dan Prof Dr Warul Walidin Ak MA sebagai saksi dalam kasus suap dengan tersangka Ketua Umum PPP, Muchammad Romahurmuziy alias Romi. Prof Warul dijadwalkan diperiksa KPK pada 17 Juni sedangkan Prof Farid diagendakan pemeriksaannya pada 18 Juni 2019 di gedung KPK, Jakarta.

“Prof Dr Warul Walidin diagendakan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy. Akan diperiksa Senin besok (kemarin-red ),” tulis Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, membalas pertanyaan harian ini. Sedangkan Prof Warul belum memberi konfirmasinya tentang panggilan KPK itu.

Berbeda dengan Prof Farid Wajdi, beberapa hari lalu ia mengaku mendapat panggilan dari KPK untuk dimintai keterangan hari ini. “Tapi saya tidak kenal dengan Romy,” kata Farid.

Akhir pekan kemarin, Febri Diansyah mengatakan, “Dalam bulan Juni ini kami berencana melakukan pemeriksaan untuk sejumlah calon rektor Universitas Islam Negeri di beberapa daerah, surat sudah kami sampaikan.”

Pernyataan jubir KPK itu menimbulkan banyak spekulasi di kalangan akademisi Darussalam. Orang-orang mempertanyakan keterkaitan pemanggilan Prof Warul dan Prof Farid dengan proses pencalonan rektor universitas negeri itu tahun lalu. Pertanyaan yang paling besar adalah, “apakah Romy terlibat percaloan juga dalam proses pergantian Rektor UIN Ar-Raniry?”

Kita tidak mau menjawab pertanyaan itu juga tidak mau berspekulasi macam-macam. Sikap yang paling bijak adalah melihat dan menunggu apa yang dilakukan KPK selanjutnya.

Apalagi, ada isu juga yang terkait dengan Romy di Aceh bukan hanya proses suksesi di UIN Ar-Raniry, tapi juga beberapa perguruan tinggi Islam negeri lainnya bisa jadi akan dibidik KPK untuk melengkapi berkas Romy sebagai tersangka calo dan menerima suap dalam proses pergantian pejabat-pejabat di lingkungan kementerian agama dan rektor-rektor di daerah.

Masyarakat memang dikejutkan saat KPK menangkap tangan Romy. Anggota DPR-RI yang kala itu juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diduga terlibat kasus jual-beli jabatan di kantor-kantor Kementerian Agama di Jawa Timur. “Kasus ini memalukan dan mengkhawatirkan karena beberapa alasan. Pertama, kasus ini melibatkan ketua umum partai politik Islam, yaitu PPP, yang tidak kurang dari 50 tahun berkiprah dalam perpolitikan bangsa. Kedua, kasus ini melibatkan pejabat di lingkungan Kementerian Agama,” kata seorang doses UIN Jakarta.

Kasus ini bisa dianalisis dari berbagai perspektif dengan penjelasan yang berbeda. Dari perspektif politik, kasus jual-beli jabatan bisa dikaitkan dengan upaya melanggengkan kekuasaan dan pengaruh terhadap institusi negara. Dari perspektif ekonomi, ini terjadi karena adanya nilai ekonomi dari sebuah jabatan. Jadi, menyuap merupakan suatu bentuk investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan ekonomi setelah menjabat.

Kasus ini bukan hanya menyangka Romy sebagai calon dan penerima suap, tapi sejumlah pejabat daerah juga tersangka penyuap. Dan, yang menerima suap juga bukan hanya Romy, tapi ada oknum-oknum pejabat di Kemenag yang kini sedang dalam bidikan KPK. Termasuk temuan segepok uang rupiah dan dolar di kamar kerja Menteri Agama juga sedang disiasat penyidik KPK. Dari mana uang rupiah dan dolar itu?

“Dalam konteks pemilihan rektor ini, negara mundur jauh. Kembali ke sistem Orde Baru. Rektor dipilih dan ditentukan menteri, maka otomatis bisa dikontrol penguasa. Dunia akademik tak berkutik. Kendati senat universitas atau institut bisa mengusulkan tiga nama, tapi menteri yang menunjuk siapa yang jadi rektornya. Akhirnya, siklus ‘sandera’ model Orde Baru berlaku,” tulis seorang pengamat dan pemerhati bangsa. Dan, kita setuju pada pendapat itu, kan?

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved