Senator Aceh Usulkan Revisi UU Pemasyarakatan

Senator Aceh H. Fachrul Razi, MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI usulkan revisi UU No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan

Senator Aceh Usulkan Revisi UU Pemasyarakatan
For Serambinews.com
Fachrul Razi saat memimpin rapat Komite I DPD RI dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum dan Ham di Jakarta, Selasa (18/6/3019) 

Senator Aceh Usulkan Revisi UU Pemasyarakatan

Laporan Fikar W.Eda/Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh, H Fachrul Razi MIP yang juga pimpinan Komite I DPD RI usulkan revisi UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan atau UU Pemasyarakatan, karena dianggap biang berbagai persoalan di lembaga pemasyarakatan atau lapas.

Hal itu diutarakan Fachrul Razi saat memimpin rapat dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Rapat tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan draft DPD RI terhadap Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru.

“Usia UU ini sudah 24 tahun, berbagai persoalan di lapas sangat memprihatinkan, bahkan di daerah muncul pembakaran lapas dan pembinaan yang tidak sesuai lagi dengan era kekinian saat ini,” tegas Fachrul Razi.

Beberapa persoalan di lapas, antara lain kriminalisasi di lapas, narapidana yang melarikan diri dari rumah tahanan (Rutan)/lembaga pemasyarakatan, terjadinya pengendalian bisnis narkotika dan transaksi narkotika dari dalam lapas, adanya perlakuan khusus terhadap nara pidana tertentu dan sebagainya.

Baca: Makmur Budiman Calon Tunggal Ketua Kadin Aceh

Baca: Aktivis Pelayanan Publik Minta Polda Aceh Telusuri DO Minyak Solar Industri di Aceh Tenggara

Baca: Korban Penipuan Calo CPNS di Pijay Bertambah. Ini Desakan Korban Samsidar

“Bahkan yang disayangkan, rendahnya jaminan kepastian hukum bagi perlindungan dan pemenuhan hak narapidana dan pembinaan yang komprehensif agar setelah napi keluar dan menjadi bagian dari masyarakat tidak kembali berbuat kejahatan,” tegas Fachrul Razi.

Berkaitan dengan pembenahan lembaga pemasyarakatan, rapat tersebut menyimpulkan meliputi penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas aparatur yang terkait, erta sarana-prasarana dan anggaran yang mendukung.

Dalam masa sidang mendatang, Komite I DPD RI akan mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved