DPRA Bentuk Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA

DPRA telah membentuk tim kajian dan advokasi MoU Helsinki dan Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)

DPRA Bentuk Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA
IST
MUHAMMAD SULAIMAN,Ketua DPRA

DPRA telah membentuk tim kajian dan advokasi MoU Helsinki dan Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tim ini dibentuk untuk mengevaluasi pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki dan UUPA yang saat ini telah berjalan 13 tahun.

“Tim ini sudah bekerja sejak Maret 2019 dan sejak Mei hingga sekarang sedang melakukan penelitian lapangan. Tim ini terdiri dari tenagah ahli praktisi dan akademisi dari berbagai universitas, seperti Unsyiah, UIN Ar- Raniry dan Unimal,” kata Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman dalam jumpa pers di Ruang Badan Anggaran DPRA.

Turut hadir, Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, Ketua Banleg DPRA, Abdullah Saleh, Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee, Ketua Fraksi PA, Iskandar Usman Al-Farlaky, anggota DPRA Dr Hj Mariati MR MSi, Ermiadi Abdul Rahman, Darmawan, dan sejumlah akademisi yang masuk dalam tim kajian dan advokasi.

Sulaiman menjelaskan, kajian yang dilakukan oleh tim ini berasal dari data-data sampling yang diperoleh di lapangan yang mencakup sembilan kabupaten/kota. Selain itu, tim juga akan melakukan pengambilan data melalui wawancara terhadap mereka yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan proses pembentukan perjanjian damai MoU Helsinki dan UUPA. Termasuk kepada pakar hukum tata negara dan keuangan Negara, baik yang berada di Aceh, Jakarta, maupun luar negeri.

“Tujuan utama pembentukan tim ini adalah untuk mengkaji konsistensi norma- norma dalam konteks hukum ketatanegaraan secara umum di Indonesia maupun internasional, pengertian gramatikal dari teks MoU Helsinki secara historis dan sosiologis, serta tingkat implementasi dan implikasi dari MoU Helsinki dan UUPA No 11 tahun 2016 selama 13 tahun (2005-2018) dalam kontek perjanjian damai antara Aceh dan Pemerintah Republik Indonesia,” jelas Ketua DPRA.

Tujuan lainnya, lanjut dia, yaitu menemukan dan memformulasikan kebijakan- kebijakan baru untuk menyelesaikan hambatanhambatan dari pelaksanaan MoU Helsinki dan UUPA. Tim ini secara berkesinambungan juga akan mendorong kedua belah pihak untuk konsisten melaksanakan butir-butir MoU Helsinki dan UUPA dalam rangka perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Output dari kegiatan ini akan dihasilkan kajian dalam bentuk naskah akademik yang terdiri dari; Buku I tentang Kajian Normatif dan Konseptual MoU Helsinki dan UUPA, dan Buku II tentang Implementasi dan Implikasi dari MoU dan UUPA terhadap Perdamaian dan Kesejahteraan bagi Aceh,” sebut Sulaiman.

Hasil ini, lanjutnya, akan menjadi bahan advokasi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka keberlanjutan perdamaian antara Pemerintah Aceh, rakyat Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia. Kajian dan advokasi yang dilakukan tim dia katakan akan menjadi bukti sejarah komitmen penyelesaian konflik Aceh.

“Tim Kajian dan Advokasi ini akan berakhir masa kerjanya seiring berakhirnya masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019 pada 30 September 2019 mendatang. Karena itu, kita harapkan sebelum berakhir masa jabatan kami, hasil kajian dan advokasi buku I dan buku II itu sudah selesai,” demikian Ketua DPRA.(**)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved