Kayu di PLTM Lawe Sikap Harus Diusut

Komisi II DPRA meminta aparat kepolisian agar mengusut tuntas temuan kayu ilegal di lokasi proyek pembangunan

* Komisi II DPRA Panggil DLHK dan ESDM Aceh

BANDA ACEH - Komisi II DPRA meminta aparat kepolisian agar mengusut tuntas temuan kayu ilegal di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Minihidro (PLTM) Lawe Sikap (sebelumnya tertulis Pembangkit Listrik Mikro Hidro/PLTMH), Desa Batu Mbulan I, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara (Agara).

Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri, dalam rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Walhi Aceh di ruang rapat Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Selasa (18/6).

“Kami berharap kasus ini (temuan kayu ilegal di PLTM Lawe Sikap) dituntaskan, jangan sampai dipetieskan,” kata Nurzahri setelah mendengar paparan dari para pihak yang hadir.

Pihak perusahaan, lanjutnya, juga harus bertanggung jawab. Meskipun ada pihak lain yang melakukan aktivitas ilegal loging, tetapi menampung kayu ilegal tetap tidak dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap izin pembangunan yang telah diberikan. “Terkait penggunaan kayu ilegal itu, kalau ada pelanggaran izin, perusahaan harus bertanggung jawab. Kalau perlu, cabut izinnya karena sudah wanprestasi. Kalau mereka mau gugat, silahkan saja,” pungkas Nurzahri.

Rapat itu sendiri diinisiasi oleh Anggota Komisi II, Yahdi Hasan dari Dapil VIII Agara-Gayo Lues. Yahdi mengatakan, persoalan lingkungan dan temuan kayu ilegal di PLTM Lawe Sikap harus disikapi dengan serius. Selain temuan kayu ilegal, juga terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Karena itulah ia memanggil DLHK, ESDM, dan Walhi Aceh untuk membahas persoalan tersebut.

“Selain soal kayu ilegal, dampak lingkungan proyek itu juga sudah sangat meresahkan masyarakat. Dulu Sungai Lawe Sikap sangat jernih, sekarang sudah keruh. Masyarakat sangat mengeluhkan hal ini,” kata politisi Partai Aceh ini.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Komisi II lainnya, Jamarin. Temuan kayu ilegal di lokasi proyek PLTM Lawe Sikap dikatakannya harus menjadi perhatian serius karena Agara telah berulang kali dihantam banjir bandang. Salah satunya disebabkan oleh merajalelanya aktivitas ilegal logging. “Karena itu, aktivitas penebangan liar harus dihentikan untuk mencegah datangnya bencana yang lebih besar lagi,” imbuhnya.

Seperti diketahui, Polres Agara, Rabu (12/6/2019) mengamankan sekitar dua ton lebih kayu ilegal hasil perambahan hutan di lokasi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Lawe Sikap. Kapolres Agara, AKBP Rahmad Hardeny Yanto Ekosahputro SIK didampingi Kanit Idik III Tipiter, Ipda Djuliar Yousnaidi, menuturkan, dari hasil interogasi terhadap petugas Satpam PLTM Lawe Sikap, diketahui bahwa kayu-kayu tersebut dipergunakan untuk kebutuhan pembangunan proyek PLTM.

Kayu yang diamankan itu antara lain terdiri kayu jenis sembarang ukuran 2x2 sebanyak 24 batang, selanjutnya kayu ukuran 2x3 sebanyak 110 batang, ukuran 2x4 sebanyak 11 batang, ukuran 3x3 sebanyak empat batang, 14 lembar kayu sembarang dalam bentuk papan, dan empat batang kayu balok. Selain itu, juga banyak kayu-kayu yang sudah terpasang pada bangunan bendungan proyek. “Semua barang bukti telah kita amankan di Polres,” imbuh AKBP Rahmad Hardeny.

Terkait hal itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh, Sahrial, mengaku akan terus memonitor perkembangan kasus temuan kayu ilegal di PLTM Lawe Sikap yang kini sedang ditangani Polres Agara.

“Kita akan monitor terus dan siap memback-up Polres mengusut tuntas temuan kayu ilegal itu,” ujar Sahrial kepada Serambi seusai pertemuan bersama Komisi II DPRA, Selasa (18/6).

Sebelumnya dalam rapat, Sahrial juga menjelaskan tentang dampak lingkungan dari proyek PLTM Lawe Sikap. Dampak lingkungan tersebut ia katakan, merupakan suatu hal yang tak mungkin dapat dihindarkan dan dampak ini sudah pasti ada di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang diterbitkan oleh Komisi Amdal Pemkab Agara, demikian juga dengan cara mengatasinya.

“Kerusakan itu pasti terjadi dan cara mengatasinya juga sudah ada dalam dokumen Amdal. Nah pengawasan ini yang jadi persoalan. Harusnya Pemkab selaku pemberi izin agar mengawasi, jangan begitu selesai dokumen dianggap sudah selesai,” ucapnya.

Dari hasil survei di lapangan, ungkap Sahrial, keruhnya air sungai Lawe Sikap disebabkan oleh pembuangan material hasil pembukaan dan pengerukan lahan. Seharusnya, pencemaran sungai itu tidak terjadi jika manajemen pembuangan limbah dikelola secara baik dan tidak langsung ke sungai. “Kita akan dorong Komisi Amdal Pemkab untuk turun dan mengawasi hal itu,” tambah Sahrial.(yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved