Tak Layak Terima Bansos, 348 Warga Abdya Dicoret dari Daftar Basis Data Terpadu

Sebanyak 348 warga dari 55 desa/gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), dicoret dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT).

Tak Layak Terima Bansos, 348 Warga Abdya Dicoret dari Daftar Basis Data Terpadu
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Sebanyak 152 operator atau kaur perencanaan gampong dalam sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya mengikuti Bimtek tentang verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT). Bimtek digelar oleh dinas sosial setempat selama tiga hari, 18-20 Juni 2019 di Aula Masjid Kompleks Perkantoran Pemkab Abdya di Bukit Hijau, Gampong Keude Paya, Kecamatan Blangpidie. 

Tak Layak Terima Bansos, 348 Warga Abdya Dicoret dari Daftar Basis Data Terpadu

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Sebanyak 348 warga dari 55 gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya dicoret dalam daftar Basis Data Terpadu (BDT).

Mereka yang namanya dicoret dalam BDT karena berdasarkan hasil musyawarah desa dinilai mampu secara ekonomi sehingga mereka tidak layak menerima bantuan sosial (bansos), seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebelumnya diberikan dalam bentuk rantra (beras keluarga sejahtera).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Abdya, Ikhwansyah TA SH dihubungi Serambinews.com, Rabu (19/2/2019) menjelaskan, 348 warga yang direvisi telah diganti dengan keluarga miskin atau tidak mampu dengan jumlah sama.

Mereka bisa diproses sebagai penerima bansos, jenis BPNT.

Baca: Hadiri Halal bi Halal IDI, Ini Harapan Bupati kepada Dokter Aceh Timur

Warga Kabupaten yang masuk daftar BDT sejumlah 24.792 orang, sebanyak 348 diantaranya direvisi berasal dari 55 desa dari 152 desa dalam senbilan kecamatan sejak Babahrot sampai Lembah Sabil.

“Daftar BDT sebanyak 348 warga telah direvisi dan sudah mendapat penetapan dari Kemensos,” kata Kepala Dinas Sosial Abdya, Ikhwansyah TA.

Revisi BDT harus diputuskan dalam rapat  musyawarah desa yang digelar kepala desa/keuchik gampong. Hasilnya,   diusulkan oleh operator gampong/desa kepada operator kabupaten untuk diteruskan kepada Kemensos RI melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan –Next Generation).

Baca: Jika Tak Menyerahkan Diri, Ini Sanksi bagi Napi yang Berhasil Ditangkap

Revisi dilakukan dalam rapat musyawarah gampong/desa dengan pertimbangan bahwa ada sejumlah warga yang namanya masuk daftar BDT  ternyata merupakan  keluarga mampu secara ekonomi sehingga  tidak layak menerima bantuan sosial (bansos). Seperti BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Dinas Sosial,  Program Indonesia Pintar (PIP) dari Dinas Pendidikan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Dinas Kesehatan. 

Halaman
12
Penulis: Zainun Yusuf
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved