Anggota DPRA Ini Minta Pihak Eksekutif Untuk Memastikan Fatwa Haram PUBG Dipatuhi

Anggota DPRA, Asrizal H Asnawi meminta kepada pihak eksekutif untuk mengawal dan memastikan bahwa fatwa haramnya game PUBG dijalankan dan dipatuhi ..

Anggota DPRA Ini Minta Pihak Eksekutif Untuk Memastikan Fatwa Haram PUBG Dipatuhi
Dok. Sermabinews.com
Asrizal H Asnawi 

 
Anggota DPRA Ini Minta Pihak Eksekutif Untuk Memastikan Fatwa Haram PUBG Dipatuhi

Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Asrizal H Asnawi meminta kepada pihak eksekutif untuk mengawal dan memastikan bahwa fatwa haramnya game PUBG dijalankan dan dipatuhi.

Menurut Asrizal, implementasi dari fatwa ini bisa diwujudkan dalam bentuk pencegahan atau pemblokiran, oleh Diskominsa maupun pihak penyedia layanan telekomunikasi (provider) di Aceh.

Langkah lainnya, kata Asrizal, fatwa ini bisa disosialisasikan secara luas ke seluruh Aceh. Jajaran MPU serta Dinas Syariat Islam kabupaten/kota di Aceh, lanjutnya, perlu mengajak seluruh unsur Forkopimda untuk mengeluarkan maklumat bersama tentang fatwa haram game PUBG ini.

Baca: Tanjung Burang Dalam Perawatan Berkala, KMP BRR Layani Dua Trip

“Buatkan surat edaran dan ditempel di setiap warkop yang menyediakan wifi,” kata politikus Partai Amanat Nasional itu, dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Kamis (20/6/2019).

Apabila langkah tersebut tidak mempan, kata Asrizal, maka pengawas syariat (Wilayatul Hisbah) di-back up polisi harus bertindak dengan menggelar razia ke warung-warung kopi atau tempat berkumpulnya anak-anak muda.

“Intinya harus ada unit yang mengawal fatwa ini, apakah dari Diskominsa maupun Satpol PP dan WH. Ini penting untuk menjaga marwah dan kewibawaan fatwa Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh,” ungkap Asrizal.

Terlebih lagi, kata Asrizal, Ketua MPU Aceh Tgk Muslim Ibrahim menyampaikan bahwa tingkat keharaman game PUBG dan sejenisnya ini sama dengan minum khamar.

Baca: Pemilik Usaha Diimbau Halau Gepeng, Dinsos akan Tempel Imbauan ke Setiap Tempat Usaha

“Jadi ini bukan main-main, apalagi fatwa itu diterbitkan setelah melalui sidang paripurna MPU Aceh selama tiga hari. Tentu sudah dikaji dari semua sisi. Maka, sekarang tugas Dinas Syariat dan WH memastikan bahwa fatwa MPU ini harus ditegakkan, tidak boleh ada yang menganggap enteng, apalagi sampai melecehkan,” ujarnya.

Asrizal menambahkan, jangan sampai fatwa haramnya game PUBG ini bernasib seperti fatwa haramnya bunga uang (riba).

“Bunga uang itu kan sudah jelas hukumnya haram. Tapi faktanya masih sangat banyak bank konvensional di Aceh mempraktikkannya. Ini kan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hukum syariat di daerah ini. Menurut saya, tidak selayaknya pemerintah Aceh membiarkan kondisi ini terus terjadi,” pungkas Asrizal.(*)
 
 

Baca: Pembangunan Pabrik CPO Abdya, Delapan Tahun Terkatung-katung, Begini Kendalanya

 

 

Penulis: Eddy Fitriadi
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved