Desak Pengusutan Pelanggaran HAM, Mahasiswa Gelar Aksi Kamisan di Lhokseumawe

Aksi dengan tema "Jalan Ingatan Melawan Impunitas" tersebut berlangsung di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (20/6/2019) sore.

Desak Pengusutan Pelanggaran HAM, Mahasiswa Gelar Aksi Kamisan di Lhokseumawe
SERAMBINEWS.COM/SAIFUL BAHRI
Gabungan Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi Kamisan yang merupakan aksi untuk menuntut penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh. Aksi dengan tema "Jalan Ingatan Melawan Impunitas" tersebut berlangsung di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (20/6/2019) sore. 

Laporan Saiful Bahri | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE – Gabungan Mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi Kamisan yang merupakan aksi untuk menuntut penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh.

Aksi dengan tema "Jalan Ingatan Melawan Impunitas" tersebut berlangsung di depan Taman Riyadah Kota Lhokseumawe, Kamis (20/6/2019) sore.

Mereka mengusung sejumlah foto-doto masa konflik Aceh dulunya, sambil menutup mulut dengan lakban.

Serta para oratornya juga berorasi secara bergantian.

Koordinator aksi, Musliadi Salida, dalam rilisnya, menyebutkan, kegiatan Kamisan merupakan aksi damai yang sudah digelar sejak 18 Januari 2017 dari para korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia.

Namun untuk di Kota Lhokseumawe, baru digelar pertama kali. Sehubungan banyak problem HAM masa konflik di Aceh yang belum ada pengusutan secara tuntas.

Baca: Aksi Kamisan di Depan Istana, Jokowi Disebut tak Selesaikan Satu pun Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Baca: Koalisi NGO HAM Aceh Surati Presiden, Minta Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Simpang KKA

Baca: Pemerintah tak Serius Ungkap Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh

"Terbengkalainya kasus pelanggaran HAM merupakan pengkhianatan terhadap warga negara. Karena negara memiliki tanggungjawab dalam mewujudkan perlindungan , jaminan, dan pemenuhan hak asasi manusia kepada seluruh warga negara tanpa membedakan agama, ras, warna kulit, serta pandangan politik, dan keyakinan tertentu. Kewajiban tersebut tertuang dalam deklarasi HAM PBB, bahkan undang-undang 1945 juga menjamin atas pemenuhan hak-hak asasi manusia tersebut," paparnya.

Jadi, pihaknya selaku mahasiswa memiliki tanggungjawab untuk terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan demi terwujudnya supremasi hukum dan pemenuhan HAM.

Karena mahasiswa merupakan salah satu pilar penting dalam memajukan dan meningkatkan kualitas penegakan HAM.

Ditambahkan, perdamaian MoU Helsinki tahun 2005 antara GAM-RI sudah berjalan 14 tahun. Namun sejauh ini pihaknya menilai tidak ada upaya dalam penyelesaian HAM masa lalu.

"Ketiadaan proses hukum terhadap pelanggaran HAM merupakan sederet bukti yang menunjukkan bahwa kondisi penegakkan HAM di Indonesia masih sangat memperihatinkan. Intinya kita meminta pmerintah harus secara menyelesaikan pelanggaran- pelanggaran HAM di Aceh," demikian Musliadi Salida. (*)

Penulis: Saiful Bahri
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved