Ganti Rugi Simpang MTQ Ditunda

Pembayaran ganti rugi pembangunan bundaran Simpang MTQ di Kota Sigli masih ditunda, seiring nilai bayar

Ganti Rugi Simpang MTQ Ditunda
SERAMBI/IDRIS ISMAIL
PEKERJA dari Dinas Pemukiman Masyarakat dan Penataan Daerah Pidie menimbun dan memadatkan sudut bundaran Simpang MTQ di Keuniree, Kecamatan Kota Sigli, Pidie 

* Anggaran Rp 2,7 Miliar Sudah Dipersiapkan

SIGLI - Pembayaran ganti rugi pembangunan bundaran Simpang MTQ di Kota Sigli masih ditunda, seiring nilai bayar belum dapat ditentukan. Pemkab Pidie telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 2,7 miliar, tetapi belum dapat dicairkan, karena nilai ganti rugi belum diketahui.

“Pemilik kami harap bersabar, karena tim kaji PP baru turun dan kita masih menunggu hasilnya, sebelum dibayar,” kata Thantawi ST, Ketua Tim Pembebasan Lahan yang juga Kabid Bina Marga Dinas PUPR Pidie, Rabu (19/6).

Dia belum dapat memastikan kapan realisasi pembayaran ganti rugi lahan itu, karena masih menunggu hasil tim kaji di lokasi. “Kita belum bisa bayar, karena kita juga masih menunggu hasil tim,” ujarnya.

Terkait Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie belum membayar ganti rugi pembebasan lahan guna memperluas Simpang MTQ yang dulunya bernama Simpang Kocin Sigli menuai sorotan dari dewan. “Seharusnya Pemkab ada hati nurani. Jangan buru-buru, selesaikan dulu ganti rugi barulah dikerjakan,” kata Ketua Komisi C DPRK Pidie, Isa Alima.

Isa menyayangkan nasib satu kedai nasi di sisi lain yang kini mulai rubuh, padahal pemkab belum menyelesaikan ganti rugi. Malah, sebut Isa, nasib penjual mi Aceh di tepi jalan juga ikut imbas. “Mereka tidak bisa jualan lagi karena lokasi badan jalan sudah dikerok,” katanya.

Sebetulnya, prosedur pembangunan proyek bundaran sangat didukung demi keindahan Kota Sigli. “Akan tetapi proyek itu diminta tidak melukai hati masyarakat kecil yang jualan di sana,” tutur Isa.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Ir Samsul Bahri ditemui Serambi, Jumat (14/6) di sela-sela gotong-royong di Jalan Lingkar depan arena MTQ membenarkan ganti rugi lahan belum dibayar, sebab masih proses, belum turun tim.

Namun dia mengaku, sebagian depan toko telah digali dan menjadi lubang besar itu adalah tanah negara. “Kami belum menyentuh tanah milik masyarakat, kita menggali tanah negara,” jawab Samsul. Untuk diketahui batas tanah bisa dimiliki (dipasang kanopi) oleh masyarakat dari pintu toko maksimal 2,5 meter.

Menurut Samsul, dana disiapkan untuk proses ganti rugi senilai Rp 2,7 miliar. “Insya Allah setelah turun tim pengkaji dan menghitung berapa besar ganti rugi sesuai pasaran harga. Selanjutnya dibayar ke pemilik tanah,” katanya.

Dalam hal ini, Dinas PUPR Pidie hanya bertugas untuk pembebasan bayar ganti rugi lahan. Sedangkan pembangunan jalan akan dilakukan pihak pusat. Lantas tugu direncanakan dibangun ditengah bundaran akan dilakukan pihak ketiga.

Bentuk tugu digadang-gadang seperti bentuk pipih kerupuk mulieng di lapisan pertama. Lapisan kedua direncanakan bentuknya seperti buah melinjo dibelah. “Itu baru rencana belum final. Kemungkinan bisa berubah,” kata Samsul.(aya)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved