Kejati Hentikan Kasus Asrama Haji

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang status pembangunan gedung asrama

Kejati Hentikan Kasus Asrama Haji
IST
MUNAWAL HADI, Kasi Penkum Kejati Aceh

* Bangunan tak Rampung Dikerjakan

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengeluarkan pernyataan mengejutkan tentang status pembangunan gedung asrama haji senilai Rp 10 miliar yang berada di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Aceh, H Munawal Hadi MH kepada Serambi, Rabu (19/6) menyatakan bahwa penyidik telah menghentikan penyelidikan pembangunan gedung asrama haji tersebut. Penyidik menilai, bangunan itu tidak bermasalah secara hukum.

“Sudah dihentikan kasusnya pada akhir 2018 karena pada tahun 2018 sekitar bulan delapan (Agustus), penyidik bersama ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe telah menghitung bangunan itu. Memang ada kekurangan di bagian tangga dan plesteran, tapi ada juga yang lebih, misal tiangnya agak lebih besar,” kata Munawal Hadi.

Sekadar informasi, gedung asrama haji yang mulai dibangun tahun 2013 itu milik Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, bukan milik Kanwil Kemenag Aceh yang dibiayai melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun 2013 senilai Rp 10 miliar.

Belakangan, pembangunan gedung ini mendapat banyak sorotan karena dinilai tidak sesuai spek. Apalagi bangunan tersebut tidak rampung dikerjakan hingga kini alias mangkrak. Eksesnya, pelayanan bagi jamaah haji Aceh menjadi terganggu dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, menurut tim ahli, kata Munawal, untuk struktur bangunan tidak ada masalah. Jika pun pihak Kemenag Aceh ingin menggunakan bangunan itu sudah bisa. “Untuk struktur tidak bermasalah. Hasil penilaian ahli, konstruksinya bagus, hanya kekurangannya di tangga dan plesteran saja,” ungkap dia.

Selain itu, lanjut Munawal, dalam penilaian tim ahli juga menemukan adanya kelebihan pembayaran kepada rekanan PT Yunida Swasta sekitar Rp 60.184.365. Namun, kelebihan itu, menurutnya, sudah dikembalikan oleh rekanan ke kas negara.

Berbeda
Anehnya, penilaian ahli dari Politeknik Negeri Lhokseumawe ini berbeda dengan hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI. Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, Samhudi mengaku pengerjaan gedung itu tidak sesuai dengan kontrak.

Bahkan, pada 1 November 2018 Tim Komisi VIII DPR RI yang diketuai H Marwan Dasopang juga telah melakukan peninjauan langsung ke Asrama Haji Embarkasi Aceh. Pihaknya menyatakan, gedung itu harus dibongkar dan harus diselesaikan secara hukum.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved