Komisi A se-Aceh Ultimatum Pusat

Para ketua dan pewakilan Komisi A DPRK se-Aceh berkumpul dan menggelar rapat konsolidasi bersama

Komisi A se-Aceh Ultimatum Pusat
SERAMBI/ SUBUR DANI
Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee bersama anggota dan para ketua Komisi A DPRK se-Aceh menggelar konferensi pers setelah melakukan rapat koordinasi bersama membahas isu politik Aceh di gedung serbaguna DPRA, Rabu (19/6). 

* Desak Tuntaskan Semua Butir MoU Helsinki

BANDA ACEH - Para ketua dan pewakilan Komisi A DPRK se-Aceh berkumpul dan menggelar rapat konsolidasi bersama dengan ketua dan anggota Komisi I DPRA di gedung serbaguna DPRA, Rabu (19/6). Dalam pertemuan itu, mereka membahas isu politik terkini Aceh dan evaluasi 14 tahun perdamaian di Aceh.

Rapat konsolidasi itu dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRA, Azhari Cagee bersama anggota Komisi I lainnya. Sementara para Ketua Komisi A DPRK yang hadir antara lain DPRK Pidie, Lhokseumawe, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat, termasuk juru bicara DPRK se-Aceh.

Salah satu isu menarik yang dibahas adalah terkait wacana referendum yang disuarakan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf yang menghentak pusat beberapa waktu lalu. Terkait isu ini, Komisi A se-Aceh sepakat untuk meredam. Meski demikian Pemerintah Pusat diminta kooperatif untuk menuntaskan semua janji yang telah tertulis dalam kesepatan damai antara RI dengan GAM dan yang tetulis dalam UUPA.

Apabila itu tidak dilakukan, maka Komisi A DPRK se-Aceh siap untuk mengambil langkah-langkah kongkret melaksanakan referendum di Aceh. Ultimatum Komisi A DPRK se-Aceh tertuang dalam rekomendasi yang ditandangani bersama seusai rapat kemarin.

“Komisi A DPRK di Aceh perlu mengadakan paripurna untuk mengeluarkan keputusan, mendesak Pemerintah Pusat menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA. Jika tidak, kami akan mengambil langkah-langkah kongkret untuk melaksanakan referendum,” tegas Azhari Cagee membaca salah satu butir rekomendasi dari konsolidasi.

Selanjutnya, Komisi I DPRA dalam hal itu, diminta oleh Komisi A DPRK se-Aceh untuk mengadakan dengar pendapat dengan tokoh-tokoh Aceh yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. “Tiga, mendesak Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk membentuk badan percepatan penyelesaian dan implementasi MoU Helsinki dan UUPA,” ujar Azhari Cagee lagi.

Politisi PA ini menjelaskan, tujuan digelarnya rapat tersebut guna meminta pandangan para perwakilan Komisi I DPRK terkait isu politik di Aceh belakangan ini. Terlebih, semua unsur legislatif diminta untuk menyamakan persepsi dalam mendesak pemerintah untuk menyelesaikan semua butir MoU Helsinki dan UUPA. “Itu hak untuk Aceh, harus diselesaikan karena semuanya sudah disepakati bersama,” katanya.

“Makanya kita menggelar konsolidasi ini. Pertemuan ini akan kita lanjutkan lagi pada Juli mendatang untuk paripurna kemudian kita surati Pemerintah Pusat,” imbuh Azhari Cagee.

Ketua Komisi A DPRK Lhokseumawe, M Yasir menilai belum ada itikad baik dari pemerintah pusat untuk realiasi butir-butir pejanjian damai Aceh. “Padahal, yang kami tuntut ini butir-butir MoU Helsinki agar segera dituntaskan, ini hak kami di Aceh, hasil kesepakatan damai. Jangan justru sedikit-sedikit sudah dianggap makar, kami tidak makar,” kata M Yasir.

Sedangkan Mahfuddin Ismail, Ketua Komisi A DPRK Pidie, menyarankan agar Pemerintahan Aceh segera membentuk suatu badan untuk penyelesaian berbagai hal terkait perjanjian damai Aceh yang tak kunjung selesai.

“Saya menyarankan dalam forum ini, agar pemerintah segera mebentuk sebuah badan untuk menyelesaikan berbagai hal di Aceh, terutama menyangkut perjanjian damai,” katanya.

Dia menganggap badan ini penting, karena nantinya bertugas untuk memantau dan mempercepat proses implementasi semua butir yang belum tuntas hingga saat ini.

“Saya rasa ini penting, nanti orang-orang di dalamnya boleh diisi oleh tokoh-tokoh Aceh, kalangan politisi, akademisi, aktivis, ulama, dan lain-lain. Karena bicara Aceh ini bukan hanya kita, tapi juga banyak kalangan yang lain,” ucap Mahfuddin Ismail.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved