Opini

Momentum Kebangkitan Ekonomi Aceh

Berdasarkan rilis Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Aceh

Momentum Kebangkitan Ekonomi Aceh
IST
Fadhil Ilyas, SH, MH, Wakil Ketua Organizing Komite Musprov Kadin VI Aceh

Oleh Fadhil Ilyas, SH, MH, Wakil Ketua Organizing Komite Musprov Kadin VI Aceh

Berdasarkan rilis Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Aceh pada triwulan I 2019 3,88 persen, lebih rendah dibanding triwulan IV 2018 yang tumbuh 5,43 persen. Namun, capaian pertumbuhan di triwulan I 2019 tercatat lebih tinggi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (3,22 persen, yoy). Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut, Aceh masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional (5,70%, yoy) dan kawasan Sumatera (4,55%, yoy).

Hampir seluruh provinsi di Sumatera mengalami perlambatan pertumbuhan kinerja, kecuali Sumatera Utara, Bengkulu, dan Riau. Perlambatan tersebut serupa dengan kondisi perekonomian nasional yang melambat dari 5,18 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,07% (yoy) pada triwulan laporan. Meski belum optimal, realisasi pertumbuhan ekonomi Aceh di triwulan pertama 2019 memberikan optimisme baru bagi arah realisasi perekonomian ke depan.

Pelaksanaan Musyarah Provinsi Kamar Dagang Industri (Musprov Kadin) Aceh VI yang berlangsung 18-20 Juni 2019 seolah menemukan momentum bagi kebangkitan ekonomi Aceh di tengah konstelasi politik dan ekonomi yang hangat dalam konteks lokal, nasional, hingga global.

Dalam konteks lokal, proses transisi politik masih membayangi geliat pembangunan ekonomi yang selama ini didominasi oleh Anggaran Belanja Pemerintah Aceh (APBA). Isu realisasi APBA yang lamban dan sarat masalah turut menjadi trending topic di tengah masyarakat. Hal tersebut kiranya tidak mengherankan, mengingat optimisme terhadap Rancangan Qanun (Raqan) APBA 2019 menjadi Qanun APBA 2019 dengan nilai Rp 17,016 triliun, telah disahkan sejak awal, yaitu 31 Desember 2018.

Dalam konteks nasional, defisit neraca perdagangan, depresiasi rupiah dan proses rekonsiliasi politik menjadi variabel dominan dalam menentukan gerak laju perekonomian. Sejumlah investor masih wait and see, menanti “ujung” dari dinamika politik pascapilpres.

Sementara itu, dalam konteks global, perang dagang antara China dan AS sejak Januari 2018 turut memberikan dampak negatif bagi perekonomian nasional yang dirasakan dampaknya hingga di seluruh daaerah. Awalnya perang dagang AS-China menekan perekonomian global, kemudian memperlambat perdagangan dunia. Imbasnya, Indonesia sulit menggantungkan eskpor ke China dan AS yang selama ini menjadi lokomotif utama bagi pertumbuhan ekonomi.

Perlahan, efeknya kian terasa. Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Mei lalu mengumumkan, neraca perdagangan periode April 2019 mengalami defisit yang sangat besar, yakni US$2,50 miliar. Angka tersebut menjadi defisit terbesar sepanjang sejarah republik ini.

Realitas tersebut telah menunjukkan dinamika perekonomian kian hari kian kompleks. Sehingga membutuhkan sinergitas dari seluruh pihak untuk membangun struktur ekonomi yang tangguh sekaligus berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

Sejarah Kadin
Sebagai sebuah organisasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki sejarah panjang bagi dunia usaha Indonesia. Organisasi ini pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved