Ombudsman Minta Pemerintah Aceh Bentuk Qanun Izin Usaha Pertambangan

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta agar Pemerintah Acehmeningkatkan status dari Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh tentang izin usaha ....

Ombudsman Minta Pemerintah Aceh Bentuk Qanun Izin Usaha Pertambangan
For Serambinews.com
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husein menyerahkan hasil kajian systemic review kepada Kepala DPMPTSP Aceh, Aulia Sofyan di Kantor Ombudsman setempat, Rabu (19/6/2019). 

Ombudsman Minta Pemerintah Aceh Bentuk Qanun Izin Usaha Pertambangan

 

Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh

 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEHOmbudsman RI Perwakilan Aceh meminta agar Pemerintah Acehmeningkatkan status dari Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh tentang izin usaha pertambangan.

Hal itu tercantum dalam hasil kajian systemic review yang diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husen kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, Aulia Sofyan, dan Kepala Bidang Minerba Dinas Enegi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Said Faisal, di Kantor Ombudsman Aceh, Rabu (19/6/2019).

 
Dalam keterangan  tertulis yang diterima Serambinews.com, Kamis (20/6/2019) disampaikan sistemic review Ombudsman Aceh Tahun 2018 yaitu tentang Peralihan Perizinan dan Pengawasan Tambang di Aceh pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kajian kebijakan tentang pelayanan publik ini lebih kepada tambang galian C atau tambang batuan.

Taqwaddin menjelaskan kajian tentang perizinan tambang batuan tersebut dilakukan karena banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman terkait hal itu, seperti keluhan dari masyarakat karena dugaan tambang ilegal yang merusak lingkungan, karena tidak ada pengawasan. 

Serta laporan dari pengusaha yang diduga lama dan panjangnya proses pengurusan perizinan tambang batuan.

Setelah melakukan kajian sekitar empat bulan dengan cara membedah aturan, turun ke lapangan, wawancara dengan pelaku usaha dan pemberi layanan, dan workshop. Maka pihaknya mengambil kesimpulan yang tertuang dalam laporan kajian sebagai saran yang diserahkan ke Pemerintah Aceh.

Halaman
12
Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved