Breaking News:

Ombudsman Minta Pemerintah Aceh Bentuk Qanun Izin Usaha Pertambangan

Ombudsman RI Perwakilan Aceh meminta agar Pemerintah Acehmeningkatkan status dari Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh tentang izin usaha ....

For Serambinews.com
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Taqwaddin Husein menyerahkan hasil kajian systemic review kepada Kepala DPMPTSP Aceh, Aulia Sofyan di Kantor Ombudsman setempat, Rabu (19/6/2019). 

Selain meminta Pemerintah Aceh meningkatkan status dari Surat Edaran Gubernur menjadi Qanun Aceh tentang izin usaha pertambangan. Ombudsman juga meminta Pemerintah Aceh meningkatkan pengawasan pertambangan agar berjalan optimal dan efektif.

Kemudian membentuk cabang dinas ESDM di daerah, selanjutnya Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota melakukan estimasi kebutuhan material bangunan untuk setiap tahunnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Aceh, Aulia Sofyan mengatakan akan menindaklanjuti semua saran dari Ombudsman Aceh. 

Baca: Kebakaran Lahan Gambut Landa Aceh Jaya, 1 Hektare Masih Berasap

Baca: Bertandang ke Batang, 18 Pemain Persiraja Transit di Kuala Lumpur

Baca: Ini Penyakit yang Paling Banyak Ditanggung BPJS Kesehatan

Bahkan sebagian sedang dijalankan, pihak DPMPTSP Aceh sudah mulai melakukan koordinasi dengan Kemendagri, misalnya terkait pelibatan kabupaten/kota dalam proses perizinan.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Aceh, Said Faisal yang menyampaikan pihaknya juga akan menindaklanjuti laporan hasil kajian Ombudsman.

"Laporan hasil kajian yang disampaikan sangat bagus, karena ini berdasarkan fakta lapangan yang terjadi. Kami juga mendapatkan keluhan-keluhan tersebut, kita akan menindaklanjutinya,” kata Said Faisal. (*)

Penulis: Mawaddatul Husna
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved