Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Polemik, Simak 7 Fakta Masalahnya, Termasuk Pemerataan Dinilai Tak Adil

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB

Sistem Zonasi PPDB 2019 Tuai Polemik, Simak 7 Fakta Masalahnya, Termasuk Pemerataan Dinilai Tak Adil
kompas.com
Bukan Lagi Rapor dan Nilai UN yang Jadi Syarat Siswa Diterima di Sekolah Baru, Simak Aturan Baru PPDB 2019! 

Mengapa sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik? Simak 7 fakta masalahnya, termasuk pemerataan yang dinilai tidak adil gara-gara Google Map .

SERAMBINEWS.COM - Sempat mencuat aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) dan akhirnya viral!

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.

Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).(Dok. Kemendikbud)

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.

Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia.

Halaman
1234
Editor: Amirullah
Sumber: TribunStyle.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved